Buku: Landasan Hukum Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta.

Landasan Hukum Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta.
Tim Penyusun: Imam Samroni, Heniy Astiyanto, Rudi, Widya Supeno, Bambang MB Kusumoaji
Yogyakarta, Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta, 2010.

Isinya:

  1. UUD 1945, BAB IV Pasal 18 (Pra dan pasca-Amandemen); Surat Keputusan Presiden Soekarno, 19 Agustus 1945; Makloemat Sri Padoeka Kandjeng Soesoehoenan, 1 September 1945; Maklumat Kepala Markas Besar Umum TKR, 30 Oktober 1945.
  2. UU No. 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta; Ditetapkan di Yogyakarta, 5 Juni 1947, oleh Soekarno (Presiden) dan Moh. Roem (Menteri Dalam Negeri) dan diumumkan pada 5 Juni 1947 oleh A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara).
  3. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah; Ditetapkan di Yogyakarta, 10 Juli 1948, oleh Soekarno (Presiden) dan Soekiman (Menteri Dalam Negeri) dan diumumkan pada 10 Juli 1948 oleh Ratmoko (Wakil Sekretaris Negara).
  4. UUD RIS (Konstitusi RIS) BAB II, BAB III Pasal 64-67; Ditetapkan pada 27 Desember 1948.
  5. UUDS 1950 Pasal 131-133. UUDS 1950 ditetapkan berdasar UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Ditetapkan di Jakarta, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS, 14 Agustus 1950.
  6. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; Disahkan di Jakarta, 17 Januari 1957, oleh Soekarno (Presiden), diundangkan pada 18 Januari 1957 oleh Sunarjo (Menteri Kehakiman, a.i. dan Menteri Dalam Negeri).
  7. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; Disahkan di Jakarta, 1 September 1965, oleh Soekarno (Presiden) dan diundangkan pada 1 September 1965 oleh Mohd. Ichsan (Sekretaris Negara) dalam Lembaran Negara Tahun 1965 No. 83.
  8. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; Disahkan di Jakarta, 23 Juli 1974, oleh Soeharto (Presiden) dan diundangkan pada 23 Juli 1974 oleh Sudharmono S.H. (Menteri/Sekretaris Negara) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3037.
  9. Surat Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1998 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta; Ditetapkan di Jakarta, 16 Juli 1988.
  10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Disahkan di Jakarta, 7 Mei 1999, oleh Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden) dan diundangkan oleh Akbar Tanjung (Menteri Negara Sekretaris Negara) dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839.
  11. UU No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Disahkan di Jakarta, 15 Oktober 2004, oleh Megawati Soekarno Putri (Presiden) dan diundangkan pada 15 Oktober 2004 oleh Bambang Kesowo (Sekretaris Negara Republik Indonesia) dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125.
About these ads



    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: