Arsip untuk Desember, 2009


Oleh Miftahul Ulum
HARIAN JOGJA

JOGJA: Keluarga Keraton Surakarta terus menuntut status daerah istimewa atas wilayah eks-Karesidenan Surakarta dan meminta susuhunan (raja) diakui sebagai kepala daerah setingkat gubernur.

“Kami menagih janji kepada pemerintah, bentuknya (keistimewaan) seperti Keraton Ngayogyakarta,” kata putrid ndalem Keraton Surakarta, Gusti Raden Ayu (GRAy) Koesmoertiyah, yang juga anggota komisi II DPR di sela-sela diskusi di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Rabu (16/12).

Lanjut Baca »

Iklan

Keraton Solo Galang Kekuatan dengan Keraton Jogja


Radar Jogja, 17 Desember 2009
JOGJA- RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) kemungkinan bakal dibahas bareng dengan RUUK Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Pembahasan secara pararel itu dilakukan karena Jogjakarta dan Surakarta punya kemiripan sejarah dan kontribusi nyata  terhadap kemerdekaan RI.

Sinyal  dibahasnya dua RUUK daerah istimewa warisan Kerajaan Mataram secara bersamaan itu  disampaikan anggota Komisi II DPR RI GRAy Koesmoertiyah saat diskusi tentang DIS yang digelar di Pusat Studi Kawasan Pedesaan (PSKP) UGM kemarin (16/12).
Lanjut Baca »

Rabu, 16 Desember 2009 21:21 WIB

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/16/111987/124/101/Wacana-Daerah-Istimewa-Surakarta-Mulai-Digulirkan

YOGYAKARTA–MI: Seiring berlarut-larutnya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kini mulai bergulir wacana Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Keluarga besar Keraton Surakarta sepakat untuk memperjuangkan status daerah istimewa tersebut.

Pangageng Sasana Wilopo Karaton Kasunanan Surakarta GRAy Koesmoertiyah, Rabu (16/12), mengungkapkan keraton memiliki dokumen-dokumen sejarah yang komplit mengetai status daerah istimewa itu.
Lanjut Baca »

Oleh: Imam Samroni

Pengantar
Sebagai suatu agenda programatis, tulisan ini akan menyigi konteks pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta (selanjutnya ditulis: DIS) dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-ihwal pengembalian status hendak
diperjelas, dengan memertimbangkan sejumlah perspektif, dan selanjutnya dikomunikasikan ke para pemangku
kepentingan, terutama kepada warga.

BPPS DIS (Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta) sebagai lembaga yang dibentuk berdasar prakarsa warga mengambil posisi sebagai penghubung para pemangku kepentingan dalam agenda ini. BPPS DIS bekerja berdasar seperangkat tatanilai, bahwa upaya-upaya pengembalian status DIS merupakan keutamaan, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk kepentingan yang lain. BPPS DIS memandang bahwa pengembalian status DIS merupakan kerja dan komunikasi bersama, dengan basisdata yang akuntabel dan riset ilmiah. BPPS DIS berniat sebagai salah satu simpul yang melayani ketersediaan basisdata dan informasi, baik dari hasil kajian maupun suara-suara warga yang selama ini diam.

Lanjut Baca »

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Surakarta_Hadiningrat

Keraton Surakarta atau lengkapnya dalam bahasa Jawa disebut Karaton Surakarta Hadiningrat adalah istana Kasunanan Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II (Sunan PB II) pada tahun 1744 sebagai pengganti Istana/Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat Geger Pecinan 1743. Istana terakhir Kerajaan Mataram didirikan di desa Sala (Solo), sebuah pelabuhan kecil di tepi barat Bengawan (sungai) Beton/Sala. Setelah resmi istana Kerajaan Mataram selesai dibangun, nama desa itu diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Istana ini pula menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kerajaan Mataram oleh Sunan PB II kepada VOC di tahun 1749. Setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755, keraton ini kemudian dijadikan istana resmi bagi Kasunanan Surakarta.

Lanjut Baca »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!





%d blogger menyukai ini: