Dibahas Bareng, RUUK DIJ- DIS

Keraton Solo Galang Kekuatan dengan Keraton Jogja


Radar Jogja, 17 Desember 2009
JOGJA- RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) kemungkinan bakal dibahas bareng dengan RUUK Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Pembahasan secara pararel itu dilakukan karena Jogjakarta dan Surakarta punya kemiripan sejarah dan kontribusi nyata  terhadap kemerdekaan RI.

Sinyal  dibahasnya dua RUUK daerah istimewa warisan Kerajaan Mataram secara bersamaan itu  disampaikan anggota Komisi II DPR RI GRAy Koesmoertiyah saat diskusi tentang DIS yang digelar di Pusat Studi Kawasan Pedesaan (PSKP) UGM kemarin (16/12).

“Secara yuridis, daerah istimewa dijamin oleh konstitusi. DIS bukan seperti daerah pemekaran,” kata Gusti Moeng sapaan akrab Moertiyah.

Puteri mendiang Paku Buwono XII itu mengatakan sejarah lahirnya DIS di awal kemerdekan RI tidak berbeda jauh dengan DIJ. Paku Buwono XII sebagai kepala daerah istimewa Surakarta pada 1 September 1945 mengeluarkan maklumat.

Intinya maklumat itu menyatakan Negeri Surakarta yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. Hubungan Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat bersifat  langsung.

Maklumat Paku Buwono XII itu juga diikuti Mangku Negoro VIII. Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945 mengeluarkan piagam kedudukan kepada Paku Buwono XII maupun Mangku Negoro VIII.

Sebelumnya, pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 telah membagi Indonesia terdiri atas delapan provinsi, Jabar, Jateng, Jatim, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Sunda Kecil dan dua  Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.
“Dasar hukum yang lebih kuat adalah pasal 18 UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Namun dalam perkembangan DIS mengalami gangguan akibat gerakan oposisi kelompok kiri yang dimotori Tan Malaka. Surakarta dinyatakan dalam keadaan darurat.

Sebagai kompromi politik, Soekarno mengeluarkan PP No 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta. Dalam pasal keda PP itu dinyatakan sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Surakarta ditetapkan dengan undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan.
“Janji itu sudah 64 tahun belum dipenuhi pemerintah,” kata Gusti Moeng.Untuk menggalang kekuatan, Keraton Solo berencana silaturahmi dengan Sultan Hamengku Buwono X dalam rangka meneguhkan keberadaan daerah istimewa,“Kami akan sowan ke Sultan,” ujarnya.

Sejarawan UGM Julianto Ibrahim memaparkan keberadaan DIS merupakan pembongkaran sejarah yang sebelumnya tak banyak diketahui. “Kebenaran ini harus diungkap,” paparnya.

Menurut Julianto, selama ini orang yang tahu maklumat bergabungnya kerajaan ke NKRI hanya dilakukan Jogja. Fakta sejarah ternyata bicara lain. Sikap mendukung RI juga dilakukan Surakarta dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai daerah istimewa.

Dukungan Paku Buwono XII itu seolah menghapus opini negatif yang selama ini menuduh Keraton Solo pro Belanda. Selain mendapatkan piagam kedudukan seperti Hamengku Buwono IX, Paku Buwono XII juga mendapatkan pangkat Letjen TNI tituler dan berbagai piagam Satyalancana kemerdekaan.

Di depan forum, Julianto juga menunjukan dokumen tentang panitia tata negara DIS yang dibuat pada 27 November 1945. Dokumen itu diteken pimpinan partai-partai dan badan di daerah Surakarta. “Data ini belum banyak diketahui publik,” bebernya.

Ketua Badan Persiapan Pengembalian Status (BPPS) DIS Imam Samroni mengatakan sejumlah rencana telah disusun badan yang dideklarasikan pada (15/12) itu. Di samping turun ke tujuh kabupaten dan kota se-Surakarta, BPPS juga mendorong percepatan lahirnya UU DIS.

“Secara konstitusional, pengakuan historis nasionalisme dan fiosofis  menegaskan DIS sebagai subjek hukum yang sah,” tandas mantan anggota DPRD DIJ periode 1999-2004 ini.

Kerabat Pakualaman KPH Widjojokusumo yang ikut hadir mengatakan sebagai pewaris Mataram,  perlu dipikirkan berdirinya Provinsi Daerah Istimewa Mataram sebagai gabungan Surakarta dan Jogjakarta. “Ini amanat yang pernah disampaikan swargi Paku Alam VIII, “ ucap putera Paku Alam VIII ini. (kus)




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: