RUUK DIJ-DIS Urusan Pusat

HB X Belum Tahu Rencana Keraton Solo

Radar Jogja, 20 Desember 2009

JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menegaskan pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah menjadi wewenang pusat. Karena itu, dia tak dapat memberikan tanggapan lebih jauh terkait munculnya upaya pengembalian status daerah istimewa bagi Surakarta (DIS).

“Saya tak bisa berkomentar. Itu urusan pemerintah pusat,” ujar HB X usai peringatan Dies Natalis ke 60 UGM kemarin (19/12).

Menurut raja Keraton Jogja, pengaturan daerah istimewa dilakukan lewat undang-undang. DIJ sekarang sedang berjuang serius memperoleh pengakuan undang-undang keistimewaan (UUK). “UUK DIJ,juga menjadi urusan pusat,” ulangnya.

Soal ajakan Keraton Solo menggalang kekuatan bersama Keraton Jogja mendorong pusat segera mengeluarkan Undang-Undang tentang Daerah Istimewa, HB X belum mengetahuinya. Termasuk, rencana puteri mendiang Paku Buwono XII, GRAy Koesmoertiyah sowan menemuinya.

“Saya belum tahu,” ucapnya.

Raja yang bertahta sejak 20 tahun lalu itu, juga mengaku belum mempelajari sejarah Surakarta pernah menjadi
daerah istimewa seperti Jogja di awal kemerdekaan.

“RUUK DIJ saja belum jadi. Saya tak punya komentar. Terserah pemerintah pusat saja, apa keputusannya,” kilahnya.

Masalah DIS mengemuka sejak diskusi di Pusat Studi Kawasan Pedesaan (PSKP) UGM Kamis (17/12). Sejarawan UGM Julianto Ibrahim menilai terungkapnya DIS merupakan pembongkaran sejarah. Selama ini tak banyak orang tahu ada keraton lain, di luar Jogja yang ikut mendukung kemerdekaan RI.

Dukungan Keraton Solo itu diakui pemerintah dengan diberikannya piagam kedudukan bagi Paku Buwono XII oleh Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945. Surakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa. Penetapan ini bersamaan dengan DIJ.

Menurut Julianto, status daerah istimewa sebetulnya merupakan kebijakan politik pemerintah. Status daerah istimewa
telah disandang Surakarta dan Jogjakarta sejak pemerintahan Hindia Belanda dan dilanjutkan Jepang dengan sebutan Kooti.

“Kebijakan itu dipertahankan oleh Soekarno,” ceritanya.

Aturan daerah istimewa seperti tercantum di pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen mengakui pemerintaha asli dan menghormati hak asal usul. Rumusan pasal itu dilakukan beberapa anggota BPUPKI.

Diantaranya, KRT Radjiman Widyodiningrat, KRT Wongsonagoro, GPH Suryohamidjojo, KRMT Wurjaningrat, KRT Notonagoro, dan Prof Dr Soepomo. Mereka berasal dari Surakarta.

Sedangkan wakil dari Keraton Jogja adalah BPH Purubojo dan BPH Bintoro. “Jadi komunikasi politik soal daerah istimewa telah berlangsung jauh sebelum proklamasi kemerdekaan,” kata Julianto. Piagam kedudukan diserahkan secara bersamaan kepada PB XII, MN VIII, HB IX dan PA VIII pada 6 September 1945 oleh kurir presiden yakni Mr Sartono dan Mr AA Maramis.

Ketika dibekukan lewat PP No 16/SD Tahun 1946 akibat kerusuhan politik di Solo, pemerintahan Soekarno yang berpusat di Jogja tetap berupaya membela pemerintahan DIS.

Buktinya, beber Julianto, tokoh-tokoh kiri yang memberontak di bawah kepemimpinan dr Muwardi dan kawan-kawan ditahan di Lapas Wirogunan. Mereka kemudian dibebaskan oleh Soedirman.

GRAy Koesmoertiyah yang sekarang menjabat anggota Komisi II DPR RI mengaku serius ingin sowan ke HB X. “Tujuan kita sama, mendesak pusat agar tidak main-main dengan konstitusi. Daerah istimewa itu amanat kontitusi,” tegasnya.

Terbitnya, PP No 16/SD Tahun 1946, lanjut dia, sifatnya hanya sementara waktu. Pemerintah dalam PP itu menjanjikan akan membuatkan undang-undang bagi Surakarta bila situasi telah normal.

“Sampai sekarang janji seperti tertulis di PP No 16/SD Tahun 1946 belum dipenuhi,” katanya. Gusti Moeng sapaan akrabnya, kembali mengingatkan sejarah DIS tak ada bedanya dengan pembentukan DIJ. Momentumnya bermula dari
maklumat Paku Buwono XII pada 1 September 1945.

Dalam maklumat ini, PB XII mengatakan Negeri Surakarta yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. Hubungan Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat bersifat langsung.

Amanat yang substansinya sama juga dikeluarkan HB IX pada 5 September 1945. HB IX menegaskan Negeri Jogjakarta yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Hubungan Negeri Jogjakarta dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan sebagai kepala daerah HB IX bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. (kus)


  1. dodo

    menurut Metro Files, Sultan Surakarta hanya secara personal mendukung kemerdekaan karea terikat perjanjian dengan belanda, sedangkan Sulan Jogja menyatakan secara resmi institusional kalau kraton jogja bagian dari RI dan dukungannya nyata dengan menjadikan jogja sebagai ibukota negara RI yg baru berdiri serta melindungi presiden dan jajarannya, bahkan sampai mengeluarkan 5 juta gulden (asvi warman adam) untuk menggaji pegawai RI.




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: