Keraton Tagih Janji soal DIS

Lintas Solo, 21 Desember 2009

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/12/21/92193/Keraton.Tagih.Janji.soal.DIS

SOLO – Keraton Surakarta Hayuningrat dengan segenap komponen lain yang bersimpati di Solo Raya atau eks Karesidenan Surakarta, menagih janji kepada Pemerintah RI mengenai hak konstitusionalnya untuk mendirikan Daerah
Istimewa Surakarta (DIS).

Semula, DIS yang sudah menjadi kesepakatan antara Keraton dan Pemerintah RI yang tertuang dalam Maklumat Sinuhun Paku Buwono XII tanggal 1 September 1945 itu hendak diurungkan dan lebih suka memilih bentuk pemerintahan Provinsi Surakarta.

“Sebelum tahu isi RUU itu, dulu kami lebih setuju dengan bentuk provinsi. Sebab setahu kami, posisi daerah istimewa seperti yang diatur dalam RUU Keistimewaan DIY itu, seorang raja bisa dibawa ke persidangan dan diadili,” ungkap tegas GKR Wandansari Koes Moertiyah, kemarin.

Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta itu mengaku telah melontarkan soal Daerah Istimewa Surakarta (DIS) itu sebagai tema seminar di depan peserta kalangan peneliti FISIP UGM soal DIS tersebut, Sabtu (19/12).

Namun, persoalan ini kemudian menjadi bias karena dimintakan pendapat dari Sultan HB IX yang diposisikan sebagai pihak yang bisa memberi restu dan rekomendasi terhadap suksesnya Keraton Surakarta mengusung DIS.

Menurut GKR Wandan, sebutan akrab Pengageng Sasana Wilapa itu, kalau Keraton Surakarta sekarang menagih janji kepada Pemerintah RI soal DIS, sebenarnya memang agak terlambat, karena waktu sudah berjalan 64 tahun sejak Sinuhun Paku Buwono XII mengeluarkan maklumat DIS, 1 September 1945.

Namun, bagaimana pun hak konstitusional Keraton Surakarta harus dipenuhi secara adil oleh Pemerintah RI, sebagaimana diberikan kepada DIY yang baru mendeklarasikan sebagai daerah istimewa 5 September 1945.

Daerah istimewa yang dimaksud, meliputi eks Karesidenan Surakarta yang kini disebut Solo Raya yang kelak masuk dalam wilayah yang akan dipimpin Gubernur DIS itu.

Daerah-daerah itu antara lain Kota Solo sebagai Ibu Kota DIS, ditambah Kabupaten Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten dan Boyolali.

Dia mengatakan, ketika rancangan UU keistimewaan itu dimunculkan kali pertama sekitar 2 tahun silam, Keraton Surakarta sudah berancang-ancang untuk menagih DIS.

Namun dengan asumsi bahwa RUU tersebut akan menempatkan raja sebagai kepala daerah atau gubernur, rencana itu sempat diurungkan dan Keraton Surakarta lebih menginginkan membentuk Provinsi Surakarta.

“Tetapi, ternyata ada pemahaman yang kurang tepat. Bunyi beberapa pasal di dalamnya juga sudah mengalami penyempurnaan, hingga akhirnya hanya ada penegasan keturunan raja berhak menjadi kepala daerah atau pimpinan daerah istimewa tersebut. Kalau yang ini sudah sesuai,” ujarnya.

Mengapa seorang raja dianggap kurang tepat menduduki jabatan sebagai gubernur atau kepala daerah istimewa? Menurutnya, dalam bentuk sekecil apa pun Keraton Surakarta adalah penerus Dinasti Mataram yang diwariskan Sultan Agung Hanyakrakusuma.

Dan posisi seorang raja adalah sangat tinggi dan terhormat yang tidak bisa disamakan dengan kedudukan pejabat presiden, gubernur atau pimpinan daerah sejenisnya. (won-42)




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: