“Surakarta Belum Layak Jadi Provinsi”

http://dir.groups.yahoo.com/group/banyumas/message/13222

Solo, CyberNews. Isu mengenai gagasan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) atau Provinsi Surakarta, terus bergulir hingga kemarin. Namun bagi Ketua DPRD Bambang Mudiarto, status administratif Surakarta sebagai sebuah
kota atau provinsi, tidak begitu penting.

“Yang penting membangun wilayah dan perekonomian untuk meningkatkan hajat hidup masyarakat. Jika menjadi provinsi, apa bisa menjamin ekonomi rakyat meningkat? Kan belum tentu. Lebih baik energi yang ada kita fokuskan untuk mengatasi masalah ekonomi saat ini,” kata dia, di ruang kerjanya, Kamis (31/1).

Tetapi jika peningkatan status itu bisa menjamin peningkatan kesejahteraan, menurutnya bisa dibicarakan secara mendalam oleh berbagai pihak. Meski demikian, wakil rakyat dari PDI-P itu mengingatkan, banyak aspek yang perlu
disiapkan jika Surakarta ingin menjadi Provinsi.

“Paling tidak kita perlu menyiapkan seorang gubernur, perkantoran yang layak dan kawasan sentra perekonomian kuat. Dari sisi ekonomi dan infrastruktur, saya lihat potensi Solo belum layak sebagai provinsi,” ujarnya.

Kalau pun gagasan itu terealisasi, dia memperkirakan paling-paling hanya mencakup tujuh daerah otonom yang tercakup dalam wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Yakni Solo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Klaten dan
Wonogiri. Dengan melihat perkembangan kota/kabupaten itu saat ini, yang memungkinkan sebagai ibu kota provinsi adalah Solo.

Belum Tentu Bersedia
Namun karena saat ini eranya otonomi daerah, lanjut dia, belum tentu keenam daerah otonom di luar Solo bersedia masuk ke Provinsi Surakarta.

“Daerah-daerah itu tentu mempertimbangkan untung ruginya jika masuk provinsi baru. Kalau mereka merasa tidak lebih enak, mungkin memilih tetap bergabung dalam Provinsi Jateng saja,” dalihnya.

Munculnya lagi gagasan tentang pembentukan DIS atau Provinsi Surakarta itu, dari pengamatannya, lebih merupakan keinginan untuk mengembalikan otoritas Surakarta masa-masa lalu. Yakni ketika pada tahun 1946 Pemerintah Pusat akan memberikan status DIS. Tetapi karena sebagian kalangan menolak, akhirnya gagal.

“Jadi jika sekarang muncul lagi gagasan membentuk provinsi, tentu tak semudah seperti apa yang dibicarakan berbagai kalangan. Kalau gagasan itu hanya untuk latah-latahan, mbok ya disudahi saja. Lagi pula, dilihat dari aspek otonomi, kekuasaan gubernur masih kalah dengan kekuasaan wali kota atau bupati,” tandasnya.

Sementara itu, pemunculan isu mengenai DIS dan Provinsi Surakarta mendapat tanggapan gayung bersambut. Bahkan, Pengageng Pura Mangkunegaran KGPAA Mangkunagoro IX kembali menyampaikan kesan dan komentarnya. Menurutnya, tanggapan positif yang diberikan atas isu peninjauan kembali DIS atau keinginan pembentukan Provinsi Surakarta, akan lebih proporsional untuk lebih mengintensifkan dan mengeratkan ikatan Subosuka Wonosraten atau Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten.

Sekalipun hanya mencakup tujuh daerah, namun sudah merupakan satu kesatuan wilayah yang memiliki latar belakang sejarah yang hampir sama. Bahkan, hubungan di antara bagian-bagian dalam wilayah itu, masih erat oleh ikatan moral dan emosional sebagai wong Jawa, Surakarta bahkan wong Solo.

“Anda bisa lihat sendiri, peristiwa kirab 1 Sura menjadi bukti masih adanya ikatan moral dan emosional itu. Karena, masyarakat di tujuh daerah itu masih intens sekali dalam mengikuti peringatan Tahun Baru Jawa itu. Bahkan, masih ada daerah lain di luar itu yang merasa menjadi bagian dari wong Solo.”




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: