Keberadaan Daerah Istimewa Surakarta: Kajian Historis

Oleh: Julianto Ibrahim

Pada masa kolonial Belanda, Surakarta merupakan daerah Vorstenlanden atau daerah swapraja, yaitu daerah yang berhak memerintah daerahnya sendiri (zelfbesturende landscappen). Surakarta tidak diatur oleh UU seperti daerah lain tapi diatur tersendiri dengan perjanjian antara Gubernur Jenderal dengan Sri Sunan dengan nama Politiek Contract (Kontrak Politik). Ada 2 macam kontrak politik, yaitu Lang Contract (kontrak panjang) tentang kesetaraan kekuasaan antara Kerajaan asli Indonesia dengan Belanda, dan Korte verklaring (pernyataan pendek) tentang pengakuan atas kekuasaan Belanda. Kasunanan dan Kasultanan diatur dalam Lang Contract sementara Mangkunegaran dan Pakualam diatur dalam korte verklaring.

Kontrak politik mempunyai dasar hukum yang kuat karena dibuat oleh kedua belah pihak dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Kerajaan Belanda. Sejak GJ Van Heutz (1851-1924) setiap pergantian raja akan diadakan
pembaharuan kontrak. Kontrak yang terakhir untuk Kasunanan diatur dalam S 1939/614 dan Mangkunegaran dalam S 1940/543, Kasultanan S 1941/47 dan Pakualaman S 1941/577, Kontrak S 1939/614 dan S 1940/543 menyebutkan bahwa Kasultanan dan Mangkunegaran berpemerintahan asli. Artinya, kasunanan dan mangkunegaran berlaku tata cara, adat istiadat asli yang sejak dulu telah berlaku tanpa harus mengadopsi tata cara yang diberlakukan di daerah-daerah lain oleh Belanda. Hal ini berupakan pemantapan daerah istimewa atau berpemerintahan sendiri.

Pada masa pendudukan Jepang, Surakarta dikukuhkan sebagai daerah Istimewa dengan sebutan Kochi (daerah istimewa).

Rajanya diberi sebutan Koo yaitu Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo. Pemerintahan Surakarta disebut dengan Kooti Sumotyookan. Alasan Jepang menjadikan Surakarta sebagai daerah Istimewa adalah:

  1. Jepang tidak ingin merubah kedudukan daerah-daerah di Indonesia
  2. Propaganda Jepang agar Daerah Kochi bersedia bekerja sama dengan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Mengingat Jepang banyak mengalami kekalahan melawan Sekutu maka pemerintah Jepang mendorong pembentukan badan-badan yang merancang kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI dan PPKI. Surakarta sebagai daerah Kochi diikutkan dalam keanggotaan BPUPKI dalam merancang UUD 1945. Anggota BPUPKI dari Surakarta adalah Wongsonegoro, Wuryaningrat, Sosrodiningrat, dan Radjiman Widiodiningrat.

Pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Soepomo memberi penjelasan tentang Rancangan UUD 1945 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Jaminan kedudukan kooti dalam UUD 1945
  2. Penghormatan pada daerah istimewa atau kooti dalam susunannya yang asli
  3. Daerah zelfbesturende landscappen (kooti) dinyatakan sebagai daerah bukan negara
  4. Penguasa kooti setingkat gubernur

Pada masa revolusi kemerdekaan, hak konstitusi daerah istimewa diatur dalam pasal 18 UUD 1945 yang dalam penjelasannya daerah yang bersifat istimewa meliputi Zelfbesturende landschappen maupun volksgemeenscaphhen.

Daerah ini memiliki susunan asli oleh karenanya dianggap sebagai daerah istimewa.
Amandemen UUD 1945 tahun 1999 dan 2000 mengatur hak konstitusi daerah istimewa pada pasal 18B yaitu:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang
diatur dengan UU
2. ….masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional
Maklumat Sri Sunan Paku Buwono XII tertanggal 1 September 1945 menyatakan bahwa Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negeri Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintah pusat negara RI. Pada tanggal 6 September 1945 pemerintah Republik Indonesia memberi piagam kedudukan kepada Sri Susuhunan Paku Buwono XII yang merupakan bagian dari wilayah RI. Piagam ini ditandatangani Soekarno dan tertanggal 19 Agustus 1945.

Pengakuan pemerintah atas kedudukan Susuhunan Paku Buwono XII diperkuat dengan pemberian pangkat militer kepada Sunan Paku Buwono XII pada tanggal 1 November 1945 dengan pangkat Letnan Jenderal, merupakan bentuk pengakuan perjuangan Sunan Paku Buwono XII dalam membela republik.

Pada masa awal revolusi terjadi kesalahpahaman antara KNID dengan pemerintah kerajaan yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah. Maka terjadilah double bestuur (pemerintahan ganda). Komitmen pemerintah untuk menjadikan Surakarta menjadi daerah istimewa ditunjukkan dengan diangkatnya Panji Suroso tanggal 19 Oktober 1945 sebaigai komisaris tinggi untuk Surakarta yang bersifat istimewa.

Suroso membentuk direkturium untuk mengatasi double bestuur di Surakarta dengan diketuai Sunan PB XII, wakil Mangkunegoro VIII, dan anggota 5 orang KNID. Suroso berharap sebagai daerah istimewa kekuasaan dipegang oleh pihak kraton.

Pada tanggal 27 November 1945 Suroso membentuk Panitia Tata Negara yang bertugas menyusun peraturan tentang Daerah Istimewa Surakarta. Peraturan Daerah Istimewa Surakarta dibicarakna oleh pihak Kasunanan, Mangkunegaran dan 27 organisasi di Surakarta baik laskar rakyat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik (representatif untuk mewakili masyarakat Surakarta).

Peraturan Daerah Istimewa Surakarta:

  1. Mempertahankan kedudukan Surakarta sebagai Daerah Istimewa
  2. Kekuasaan Daerah Istimewa Surakarta harus lebih luas dari masa penjajahan yaitu dengan meniadakan Gubernur pada masa kolonial Belanda dan Tyokan pada masa Jepang serta Komisaris tinggi pada masa RI.
  3. Urusan pemerintahan diserahkan kerajaan di bawah langsung pemerintah pusat.
  4. Memperhatikan Kedaulatan Rakyat dengan arti mengakomodasikan aliran-aliran dalam masyarakat dan Daerah Istimewa Surakarta memberi manfaat pada masyarakat Surakarta.
  5. Adanya persatuan antara pihak Kasunanan dengan Mangkunegaran dalam menjalankan Daerah Istimewa Surakarta

Adapun hambatan-hambatan dalam mengembalikan status Daerah Istimewa Surakarta antara lain:
1. Keberadaan Tan Malaka di Surakarta menyebabkan Daerah Istimewa Surakarta ditentang oleh kelompok-kelompok kiri pimpinan Tan Malaka
2. Kelompok Tan Malaka melakukan kekacauan di Surakarta dengan menculik pejabat-pejabat istana. Pemeirntah yang menghendaki adanya Daerah Istimewa Surakarta menangkap para penculik dari kesatuan barisan benteng. Penangkapan ini menimbulkan gelombang demonstrasi di Surakarta pada tanggal 28 Mei 1946. Hal ini memaksa pemerintah melepaskan para tahanan.
3. Pada saat terjadi kekacauan di Gedung Javaasche Bank Surakarta pada tanggal 22-23 Mei 1946 diadakan pertemuan antara PM Syahrir, Mendagri Soedarsono, Menpen Amir S, PB XII dan patih, Mangkunegoro VII dan patih, serta beberapa menteri. Pada pertemuan itu Wuryaningrat mengusulkan:
a. untuk meredakan kekacauan sementara waktu pemerintah Daerah Istimewa Surakarta diserahkan pada pusat setelah aman dikembalikan pada yang berhak.
b. Civiele lijst tidak melalui negeri tapi langsung dari Kasunanan dan Mangkunegaran
4. Pada tanggal 27 Mei 1945 PM Syahrir diculik di Surakarta yang menyebabkan pemerintah mengumumkan kondisi darurat pada tanggal 5 Juni 1945
5. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan presiden no. 16/SD th 1946 tanggal 15 juli 1946 yang berisi:
Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan UU maka daerah tersebut sementara waktu dipandang merupakan karesidenan. Pemerintah di daerah Surakarta dan Yogyakarta berada langsung di bawah pimpinan pemerintah pusat.
6. Peraturan Presiden no 16/SD tahun 1946 dikeluarkan dalam konteks politik yaitu untuk meredakan kekacauan di Surakarta. Oleh karena itu peraturan ini dipandang sementara oleh pihak kraton Surakarta. Oleh karena itu upaya-upaya untuk membentuk Daerah Istimewa Surakarta selalu diupayakan oleh kraton hingga tahun 1957.

Masyarakat Surakarta mengharapkan:

  1. UU no 22 th 1948: Daerah-daerah yang mempunyai hal asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termasuk dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan propinsi, kabupaten atau desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
  2. Pengakuan Wakil Presiden Muhammad Hatta tentang kedudukan Daerah Istimewa Surakarta. Hal ini terlihat pada surat Hatta kepada kementerian pertahanan tanggal 12 September 1949 yang berisi: dalam perundingan KMB tetap diturut sikap dan pendirian semenjak penyerahan piagam pengakuan maka zelfbeesturende landschappen Surakarta dan Mangkunegaran mempunyai kedudukan daerah istimewa menurut UUD RI.

Pemakalah adalah pengajar FIB UGM. Makalah disampaikan pada Diskusi tentang “Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta.” Semarang, Yayasan Putra Budaya Bangsa, 16 Januari 2010.


  1. devvi

    ada yg bisa membantu sy mencari bukunya pa julianto ibrahim ttg surakarta dan gerakan anti swapraja???sy sedang mencari buku itu tapi tidak ada di pasaran, sy sudah mencari di 4 kota yaitu jakarta, bandung, jogjakarta, surakarta. saya sangat membutuhkan buku it untuk judul sksripsi sy, apa ada yg bisa membantu saya??klo misalkan ada buku it sy byar brpa sj karena sy ud gtw mzt nyari dmn lagi, smua toko buku ud sy datangin tp tidaka trimakasih dan mohon bantuannya.




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: