Mengembalikan Daerah Istimewa Surakarta


Oleh: GRAy Koesmoertiyah*

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 yang disusun oleh BPUPKI dan disahkan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 dinyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang sifatnya istimewa.

Bahwa berdasarkan rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 wilayah Republik Indonesia dibagi atas delapan propinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera serta dua Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta.

Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 1945 Susuhunan Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegoro VIII menyampaikan kawat dan ucapan selamat atas Kemerdekaan Indonesia diikuti maklumat dukungan berdiri di belakang Republik Indonesia pada tanggal 1 September 1945 yang intinya berisi:

  1. Negeri Surakarta yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.
  2. Hubungan Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung.

Atas dasar maklumat itu, Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945 memberikan piagam kedudukan kepada Susuhunan Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunegoro VIII pada kedudukan sebagai kepala Daerah Istimewa.

REPUBLIK INDONESIA

Kami, PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, menetapkan:
Ingkang Sinohoen Kandjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sajidin Panotogomo, Ingkang Kaping XII ing Soerakarta Hadiningrat.

Pada kedoedoekannja

dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng Soesoehoenan akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan
raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia.

Djakarta, 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia

ttd

Ir. Soekarno

REPUBLIK INDONESIA

Kami, PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, menetapkan:
Kandjeng Goesti Pangeran Adipati Arjo Mangkoenagoro, Ingkang Kaping VIII.

Pada kedoedoekannja

dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng Soesoehoenan akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan
raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia.

Djakarta, 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia

ttd

Ir. Soekarno

Bahwa dengan adanya pasal 18 UUD 1945, keputusan PPKI dan piagam kedudukan yang dikeluarkan Presiden RI, Negeri Surakarta Hadiningrat yang pada masa pendudukan Belanda mempunyai status sebagai zelfbesturende landschappen dan berubah nama menjadi Kooti pada masa pendudukan Jepang, statusnya tak berubah yaitu tetap sebagai daerah dengan susunan asli di luar tiga propinsi yang ada di Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kedudukan penguasa Negeri Surakarta yaitu Susuhunan Paku Buwono XII adalah setingkat Gubernur dengan posisi berada langsung di bawah Pemerintah Pusat.

A. Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta Secara Hukum
Swapraja adalah pemerintahan asli yang kedudukan hukumnya pertama-tama berdasarkan atas hukum asli pula, tapi kemudian sebagian statusnya tercantum dalam suatu Politik Kontrak.

Politik kontrak merupakan perjanjian untuk menentukan batas-batas hak dan kewajiban antara Pemerintah (Pusat) dan swapraja dan dengan adanya politik kontrak, maka daerah pemerintah asli dalam tata negara Hindia Belanda dinamakan dan dan mempunyai status zelfbesturende landschappen. Status tersebut berbeda dengan daerah otonom biasa sehingga penyelesaiannya harus juga berbeda.

Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan “…daerah-daerah yang bersifat istimewa” atau dalam pasal 18 huruf B hasil amandemen UUD 1945 telah diubah dikatakan “Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.”

Daerah-daerah yang disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum diamandemen) meliputi landschappen dan Adatgemenschappen. Sedangkan dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 disebutkan dalam territoir negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 zelfbesturende landschappen dan Volksgemmenschappen.

Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli, dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala peraturan yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan UUD 1945, kedudukan swapraja atau Daerah Istimewa tetap dijamin, dengan tidak ada kemungkinan dihapuskan.

B. Lahirnya Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946
Bahwa memasuki 1946, Daerah Istimewa Surakarta muncul gejolak politik yang dimotori kelompok kiri. Muncul aksi-aksi sepihak berupa penculikan dan pembunuhan terhadap pejabat-pejabat Daerah Istimewa Surakarta. Ujung dari
gerakan itu adalah munculnya Pemberontakan PKI Madiun 1946. Perdana Menteri Syahrir pernah mengalami penculikan saat mengadakan kunjungan kerja ke Surakarta.

Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta meminta Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Jogjakarta mengambil tindakan. Dilakukan serangkaian pembicaraan antara Wakil Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta yang dipimpin KRMH Woerjaningrat dengan Perdana Menteri Syahrir di Gedung Bank Indonesia Surakarta.
Beberapa hari sebelum rapat, Perdana Menteri Syahrir dan Woerjaningrat telah membicarakan sebab-sebab timbulnya gerakan pengacau. Dari pembicaraan itu akhirnya dapat diduga gerakan-gerakan yang timbul bukan dari rakyat, melainkan dari golongan-golongan atau perorangan saja dan Daerah Istimewa Surakarta hanya menjadi batu loncatan untuk menentang kekuasaan Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

Dugaan itu ternyata benar, terbukti dengan adanya usaha-usaha menghentikan kekuasaan Gubernur Soerjo dan Soetardjo sebagai wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia di Surakarta, penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir dan pemberontakan PKI Muso.

Untuk mengatasi keadaan itu, sebagai wakil pemerintah Daerah Istimewa Surakarta, Woerjaningrat mengusulkan agar jalannya Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta diambil alih pemerintah Pusat dan bila situasinya sudah aman dikembalikan lagi.

Sebagai realisasi dari usulan Woerjaningrat yang juga tokoh BPUPKI itu, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah no 16/SD Tahun 1946 tanggal 15 Juli 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

Bahwa pada pasal kedua Penetapan Pemerintah no 16/SD tahun 1946 itu dinyatakan:
Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan, dikepalai oleh seorang Residen yang
memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura.

Sedangkan pasal enam dinyatakan:
Pemerintahan di daerah-daerah Surakarta dan Jogjakarta berada langsung di bawah pimpinan Pemerintah Pusat.
Membaca Penetapan Pemerintah no 16/SD tahun 1946 tersebut hanya untuk sementara waktu memandang daerah Surakarta yang bersifat istimewa sebagai Karesidenan sebelum bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang.
Dalam hal ini tak ada maksud dan tujuan Pemerintah Pusat untuk menghapuskan daerah Surakarta yang bersifat istimewa. Di samping itu, Daerah Surakarta yang dipandang sebagai Karesidenan masih mempunyai sifat istimewa tercermin dalam kata-kata “Pemerintahan di daerah-daerah Surakarta dan Jogjakarta berada langsung di bawah pimpinan Pemerintah Pusat” dan secara de fakto sifat istimewa tersebut masih terus diakui.

Sifat istimewa dari Daerah Surakarta tak mungkin dapat dihapuskan karena ketentuan itu ada dalam pasal 18 UUD 1945. Adanya kesadaran bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap ditegakkan. Juga adanya Piagam kedudukan dari Presiden Republik Indonesia kepada Susuhunan Paku Buwono XII sebagai kepala Daerah Istimewa Surakarta yang diberikan melalui Menteri Negara Mr. Sartono.

Bahwa sampai sekarang janji pemerintah pusat menerbitkan undang-undang untuk Daerah Istimewa Surakarta sebagaimana tercermin dari Penetapan Pemerintah no 16/SD tahun 1946 sampai sekarang belum direalisasikan. Janji itu sesungguhnya merupakan utang pemerintah kepada Daerah Surakarta yang punya sifat istimewa.

*Penulis adalah anggota Komisi II DPR RI. Makalah disampaikan pada Diskusi tentang “Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta.” Museum Ronggowarsito Semarang, Yayasan Putra Budaya Bangsa, 16 Januari 2010.


  1. Eko

    Menurut saya, pembentukan Propinsi D.I.Surakarta adalah kemunduran untuk kebudayaan Jawa. Menurut saya, Jawa Tengah ini secara substansi sudah merupakan wilayah Surakarta dulu. Konkretnya, pindah saja ibukota Jawa Tengah ke Solo. Dan ganti Nama Propinsi Jawa Tengah menjadi Propinsi Surakarta.

  2. Eko

    Lha, sekarang kok malah aneh-aneh ada gerakan mau ganti nama kota Surakarta dengan Solo? Piye iki? Biarin aja nama Surakarta dan Solo bersanding. banyak juga kota yang punya dua nama. Yogyakarta dan Jogja. Mungkin Beijing dan Peking. Muenchen dan Munich.

  3. Eko

    Surakarta mau pisah dengan Jateng? Yang benar aja. Sama-sama Bangsa Jawa kok mau berpisah. Kebanyakan argumen pembentukan propinsi yg terpisah di indonesia, karena beda etnis. Batak ingin pisah dengan Melayu di Tapanuli Sumatera Utara. Gorontalo pisah dengan Manado di Sulawesi Utara.Saya lebih sepakat untuk membentuk Propinsi Mataram Raya. Wilayahnya Jogja dan Jateng. Walinya dipergilirkan antara Sultan, Pakualam, Susuhunan, dan Mangkunegaran. Kok mirip Malaysia ya. He..he..he..Tetap ada eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Wali kerajaan punya hak veto.

  4. Fajar

    Setuju setuju….Surakarta/ Solo sama aja…ga sah di ganti….klo jadi provinsi solo juga kurang enak di dengar…tapi klo provinsi surakarta itu sangat sangat bagus di dengar n di baca…….Sebenare nama solo berasal dari nama kampung di kartasura kan, klo ga salah bernama lengkap ” SALAKARTA “….pke Surakarta harus bsa jadi provinsi…..

  5. puri yuniati

    Surakarta kan punya keraton surakarta hadiningrat..
    Letaknya di Sala (Solo)
    so, apa bedanya?
    Kalo Surakarta ingin jadi Daerah Istimewa Surakarta,menurut pandangan saya sah-sah saja.
    Kenapa?
    Karena basis sejarahnya Surakarta memiliki Paprintahan Nagari yang bernama Surakarta Hadiningrat atau Rijks Van Surakarta yang dulu memang memiliki daerah pemerintahan sendiri.
    Susuhunan Paku Buwono dari Pakubuwono I sampai XII menunjukkan eksisitensi yang kuat sampai akhirnya muncul pemberontakan dari komunis yang dipimpin Tan Malaka.
    Yang membuat saya heran, kenapa hanya DIS yang dianggap feodal, padahal DI Yogyakarta kan juga sama, padahal duluan Keraton Surakarta lho, keturunan Mataram langsung sih..
    Peran Ratu Jawa semenjak itu pun berubah, tidak memiliki kekuasaan politik lagi, hanya sebagai raja dalam pengertian budaya dan tradisi. Padahal kalau Surakarta memiliki Daerah Istimewa akan lebih memajukan daerahnya. Banyak modal sih, baik kultur maupun sistem pemerintahan yang tentu harus dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
    Di bilang feodal? ah masa iya?

  6. Wisnuadhi

    Sebelum mendirikan DIS perlu dipertimbangkan situasi dan kondisi Keraton Surakarta baik secara historis maupun riil. Apabila nantinya DIS akan mengadopsi konsep DIY dalam hal Kepala Daerah yang berkuasa.
    Keraton Surakarta tidaklah sekompak Keraton Yogyakarta, perpecahan yang timbul dan memunculkan Perjanjian Giyanti adalah akibat kesalahan yang dilakukan PB II. Bahkan terkait pemilihan PB XIII pun sempat terjadi perselisihan diantara kerabat keraton sendiri; kalau mengurusi internal keraton saja masih saling bertentangan lalu bagaimana mau menjalankan pemerintahan daerah.
    Sebaliknya HB I – IX memerintah dengan penuh wibawa dan tanpa adanya konflik internal antar kerabat keraton, sehingga rakyat Yogyakarta tidak pernah mempermasalahkan keberadaan Keraton bahkan sampai saat ini.
    Gerakan anti-keraton dibawah Tan Malaka dan Kerusuhan di Solo tahun 1998 pada masa kejatuhan Soeharto telah cukup membuktikan bahwa baik Keraton Surakarta maupun Mangkunegaran kurang memiliki wibawa dan pengaruh dalam menjaga ketentraman dan kesejahteraan rakyatnya.

  7. walah dalah opo maneh iki………..aku ra setuju yen solo dadeke DIS…………….

  8. Rona

    Gimana kalo surakarta gabung yogja ?! Bisa di pikirkan untuk menuntut wilayah eks mataram di kembalikan seperti sediakala

  9. Serigala Utara

    Konon Jogja jadi daerah istimewa karena Jogja adalah negara merdeka yang menyatakan diri bergabung dengan RI dan banyak membantu keuangan RI yang masih bayi. Rakyat Aceh juga menyumbang emas untuk perjuangan kemerdekaan RI. Lha kalau Surakarta ini pernah nyumbang apa? Papua lebih layak menjadi daerah istimewa karena selama puluhan tahun menyumbang emas yang sangat banyak.

  10. Hari Palguna

    Dunia terus bergerah menuju pemantapan demokrasi, rapat-pat, tidak ada celah monarki. Sebagai “keluarga” jika DIS sampai penetapan maka saya berpendapat tidak ada celah untuk dapat direalisasikan karena hal ini akan menjadikan “gendro” keluarga dan tidak demokratis bagi rakyat Surakarta. DIS sebatas wilayah adat atau budaya itu adalah hal yang seharusnya untuk Surakarta.

  11. sikapsamin

    kalau berdasar kesejarahan,…setelah kekacauan Kartasura tg.1745, akhirnya mendirikan keraton baru didesa SALA dan berkembang sampai sekarang ini.
    Jadi, penulisan SOLO seharusnya SALA dan SURAKARTA…seharusnya SALAKARTA, yang bermakna ‘desa’ SALA yang berkembang menjadi Besar/Ramai atau KARTA…

    Jadi yang pas adalah SALA atau SALAKARTA

    Tentang pengembalian DIS(alakarta), saya mendukung penuh, namun perlu pengkajian mendalam sesuai perkembangan ‘sikon politik’ serta tetap berwawasan Nuswantara

    Selamat Berjuang

  12. sikapsamin

    maaf perlu sedikit koreksi tulisan saya diatas…kekacauan Kartasura tg.1745… SEHARUSNYA : kekacauan Kartasura tahun-1745…
    Demikian, tks.

  13. @ serigala : nuwun sewu msa..anda jgn waton muni bahwa surakarta gak pernah bantu NKRI..uang,harta benda,pemilkiran dll surakarta jg iya..cm sayangnya banyak yg gak tau…kita liat aj besok..jgn waton muni..q jg punya sumber dari Gus Nowo…nuwun sewu klo saya agak lancang….
    salim-saliman dulu mas..
    salam damai
    salam sejahtera..
    Rahayu _/\_

  14. sikapsamin

    Ada 3(tiga) yg menurut saya penting dilakukan dalam memperjuangkan Pengembalian Daerah Istimewa Sala, y.i. :

    Pertama – Segenap elemen masyarakat terutama Generasi Muda Penerus Bangsa, agar JASMERAH benar2 difungsikan sebagai KOMPAS Arah Langkah Kedepan serta KOREKSI bercak/kesalahan masa lalu.
    Kedua – Segenap elemen masyarakat terutama Generasi Muda Penervs Bangsa,
    agar menanamkan/mengembangkan “Wawasan tentang Kawasan NUSWANTARA”

    Ketiga – Mensosialisasikan seluas-luasnya kutipan/salinan “PP No.16/SD Tahoen 1946 tanggal 15 Djoeli 1946” dengan cara ditempel permanen di Sekolah2, Kantor2 Pemerintah(sampai Kelurahan), Instansi2 BUMN/Swasta, Bandara/Terminal-Bus dsb.

    Semoga……
    Kembalilah Daerah Istimewa Sala…
    menuju…
    Kejayaan Mosaik Zamrud Nuswantara

  15. Joshua Joko

    Salam hangat,

    settingan wilayah kota solo dsktr nya atau kompartemen kotamadya surakarta dan kabupaten di sekitarnya mirip jogja dan sekitarnya, dimana jogja dengan luas yang sempit (malah lebih sempit sedikit dibanding luas kota solo) tapi berstatus sebagai ibukota mendapat dukungan kota -kota di sekitarnya dalam hubungan sebagai satu kesatuan dalam wilayah propinsi.
    Mungkin sebagai pilihan, opsionalnya adalah kembalikan DIS dengan segala pernak perniknya layaknya daerah istimewa dengan kota solo sebagai ibukota propinsi, ATAU perluas wilayah kota solo, misalnya menjadi seluas 300 km2 sehingga kota solo mampu tampil sebagai kotamadya yang mandiri dengan kecukupan wilayah penopangnya baik untuk perumahan dan industri. Ini sesuai dengan kondisi di lapangan, misalnya cemani yang jelas2 nyambung dengan kota solo kok ternyata masuk wilayah kabupaten sukoharjo, juga kartasura, colomadu, palur, grogol, solo baru, bekonang. secara tata kota (misalnya infrastruktur) dan administrasi, kejanggalan wilayah ini menimbulkan permasalahan sendiri dan terkadang ada hal2 yang menjadi lebih sulit ditangani.

    Mungkin lebih baik, opsi kedua yang diambil, karena adanya dua raja menyebabkan pengembalian DIS menjadi lebih rumit.

    btw, kok bisa yaa si tan malaka bikin ontran2 di solo????

  1. 1 Daerah Istimewa Surakarta Itu (Pernah) Ada ! « “sometimes words are much sharper than swords”

    […] Mengembalikan Daerah Istimewa Surakarta oleh GRAy Koesmoertiyah (Anggota DPR RI Partai Demokrat) […]




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: