Propinsi Surakarta

USMAN – Propinsi Surakarta
From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Wed Jan 30 2002 – 15:02:19 EST

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2002/01/30/0026.html

Date: Wed, 30 Jan 2002 13:06:01 -0500
Subject: Propinsi Surakarta
To: apakabar@radix.net
From: “Usman Suharjo” <Usman_Suharjo@umit.maine.edu>

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
salam sejahtera

Wong Solo pengin punya propinsi sendiri. Impian yang dulu pernah muncul di awal berdirinya RI, kini mulai diungkit
kembali. [http://www.suaramerdeka.com/harian/0201/30/nas5.htm]

Di era keterbukaan spt sekarang ini, tiap orang boleh mengemukakan pendapatnya, termasuk keinginan segelintir orang yang merindukan impian masa lalu -terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta [DIS]. Impian wong Solo punya DIS kandas karena -salah satu alasannya- raja-raja Solo saat itu dinilai lebih loyal ke Londo dari pada membantu
perjuangan orang-2 repuliken. Unlike perilaku Sultan Jogya yang scr aktip membantu, menyusui, menuntut,
nguri-nguri bayi bernama RI,para pembesar keraton Solo masih mikir-mikir untuk langsung gabung
dengan RI.

Sekarang…impian orang-2 tua ingin diwujudkan lagi. DIS yang akan mencakup wilayah ex-karesiden Surakarta,
meliputi Kota madya Surakarta, Kab Sukoharjo, Kab Klaten, Kab. Boyolali, Kab Sragen, Kab Karangayar, dan Kab Wonogiri dikatakan siap menjadi propinsi.

Apa untungnya satu kota madya dan enam kabupaten itu ingin menjadi Propinsi?

Benarkah ini keinginan wong Solo atau hanya impian para politisi di kota madya Surakarta? Lebih menyempit, impian para petinggi bangsawan dari Mangkunegaran dan Kasunanan di Solo?

Di jaman otonomi, berdirinya sebuah propinsi atau kabupaten tak lagi dipengaruhi oleh keputusan pemerintah pusat [Jakarta], krn pembiyaan pengelolaan daerah itu akan sangat bergantung kpd daerah masing-masing. Biaya dimaksud
termasuk biaya rutin utk menggaji pr pegawai termasuk para pengatur pemerintahan, plus biaya pembangunan…yg sumbernya adalah dr masyarakat.

Untuk wilayah yang memiliki banyak penghasilan [krn banyaknya perusahaan, pusat-2 ekonomi, atau punya SDA yang menghasilkan duit]…masyarakat setempat tak harus membayar pajak kpd pemerintah, krn uang yang terkumpul dapat mencukupi semua keperluan untuk menggaji pegawai, dana pendidikan, pemeliharaan fasilitas umum, dan mendanai pembangunan yang diperlukan. Tapi, jika yg dimaksud tadi tidak cukup, maka masyarakat lah yang harus memikul semua biaya tadi.

Yang telah jelas terlihat, dengan pisahnya Surakarta dari Jateng, maka jumlah penduduknya akan lebih sedikit, dus, kalau harus kumpulkan uang dari pajak maka per gundul akan membayar pajak lebih besar untuk menjamin jalannya roda pemerintahan propinsi [compared dng propinsi masih Jateng]. Bisa-bisa nanti akan keluar peraturan pajak makanan [spt di Maine, setiap belanja grocery kena pajak]. Nanti bisa jadi, setiap rumah kost akan diminta pajai penghasilan, setiap warung kecil akan dimintai pajak.

Kepada para penggagas lahirnya Propinsi Surakarta, harus dapat memaparkan setiap detail pembiyaan yang akan diperlukan agar masyarakat tahu bahwa mereka nantinya akan hidup lebih nyaman, bukannya malah hidup lebih susah
karena mahalnya biaya hidup.

Janganlah romantisme masa lalu membuat hidup lebih susah. Kalau nanti ada pembatasan lapangan kerja, hanya untuk
penduduk suatu propinsi tertentu, maka akan lebih sulitlah orang-orang Surakarta mencari pekerjaan di luar Solo
[melihat pengalaman di Maine, ada beberapa pekerjaan yang hanya diperuntukkan bagi penduduk negara bagian
Maine].

Kita harus hidup dengan melihat masa depan, bukan menoleh masa lalu. Romantisme menghidupkan budaya keraton yang akan mendompleng lahirnya propinsi Surakarta sangat tidak sesuai dengan asas demokrasi dan egaliter. Sekarang ini bukan jamannya nguri-nguri kehidupan feodal.

Jangan pula dengan dalih nguri-nguri kabudayan Agung, lalu mengalokasikan dana yang berlebihan untuk ngurusi hidupnya keraton. Alokasi dana harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup wong cilik, bukan untuk merehab monumen [baca: keraton Solo].

Kalau usulan pembentukan propinsi Surakarta ini ternyata diboncengi para bangsawan dari kedua Keraton yang ada
di Solo…forget it.

Kpd para ilmuwan di UNS yang dijadikan rujukan, sampeyan sampeyan harus ati-ati…jangan karena rasa pekewuh pada
para pembesar keraton, lalu buru-buru mengiyakan. Kalau perlu usulkan referendum utk seluruh warga ex-karesidenan Surakarta. Tanya mereka, apa benar mereka minta DIS/prop Surakarta?

Wassalam,
=usman maine=




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: