Sebut Dia Herdjuno Darpito

By beritaseni on November 14th, 2008
Oleh TM. Dhani Iqbal

http://beritaseni.com/2008/11/sebut-dia-herdjuno-darpito/

Kenapa Ikrar Nusa Bhakti tidak memberikan judul lengkap pada tulisannya yang berjudul Kesengsem kepada Sultan (Kompas, 1/11)? Mengingat banyaknya sultan di negeri ini, bukankah seharusnya Ikrar memberikan judul Kesengsem kepada Sultan Jawa?

Niat mengeliminir eksistensi seluruh kesultanan di Indonesia tampak dari judul yang diberikan oleh Ikrar Nusa Bhakti ini. Dan niat itu diperbesar dengan menyatakan jumlah orang yang mengikuti proses pencalonan Sultan Jawa sebagai presiden di Yogyakarta pada 28 Oktober lalu adalah 220 ribu dengan 1000 koordinator. Namun, melihat banyaknya manusia yang hadir saat pencalonan tersebut, Ikrar menaikkan angka manusia yang hadir menjadi 350 ribu orang.

Sebagai seorang wartawan yang biasa meliput peristiwa demonstrasi, sulit bagi saya ada orang yang dapat memastikan jumlah manusia dalam sebuah perhelatan massal, apalagi dengan menambahkan angka 50 dibelakangnya. Para wartawan, biasanya, menyebut angka seratusan, seratusan ribu, atau lima ratusan ribu untuk jumlah peserta demonstrasi yang sulit terhitung, dan tidak pernah menyebutnya 200 ribu atau 350 ribu orang. Jika itu dilakukan, sulit untuk dipungkiri bahwa penulisnya memiliki maksud politik atau kesukuan yang tidak transparan.

Ada adagium bahwa angka genap selalu berbohong. Dan demikianlah adanya dalam konteks ini. Ikrar mungkin terperangkap (dengan senang hati?) dengan pemberitaan media massa mengenai jumlah peserta acara tersebut. Padahal, sebenarnya media massa sendiri berbeda-beda dalam jumlah ini. Ada yang menyebut angka 200 ribu, 150 ribu, dan ada juga yang menyebut kurang dari 10 ribu orang. Selain itu, ada juga informasi yang berkembang di sejumlah milis bahwa orang-orang Jakartalah yang berperan penting dalam penyediaan transportasi dari daerah-daerah sekitar Yogyakarta ke lokasi acara.

Sedari awal, proses pencalonan Hamengkubuwono X yang dikemas dalam acara bernama Pisowanan Ageng, yang artinya adalah Rakyat Mengadap Raja, mengandung masalah. Panitia acara mengatakan bahwa acara itu akan dihadiri oleh 45 raja seantero nusantara. Dan satu diantaranya berasal dari Kesultanan Ternate.

Namun saat dikonfirmasi, Permaisuri Sultan Ternate Mudaffar Sjah, Boki Nita Budhi Susanti Mangaloa, membantah adanya dukungan Ternate kepada Sultan Jawa. Selain tidak ada undangan yang diterimanya, forum komunikasi keraton
yang diketuai kesultanannya pun tidak pernah melakukan pembahasan tentang siapa mencalonkan siapa.

Pada saat acara Rakyat Menghadap Raja berlangsung, ke-45 raja nusantara itu memang datang ke Yogyakarta. Namun, pada akhirnya mereka menolak datang ke acara tersebut. Sebab, agenda kedatangan mereka sebenarnya adalah membahas mengenai status daerah istimewa, bukan mendukung Sultan Jawa menjadi presiden. Mereka tertipu. Dan lagi, raja mana yang mau datang ke acara yang berarti Rakyat Menghadap Raja itu?

Sikap yang sama juga diambil oleh Paguyuban Lurah Desa se Yogyakarta, Paguyuban Lurah Desa Kabupaten Sleman, dan Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman. Organisasi-organisasi ini sebelumnya diberitahu bahwa agenda Rakyat Menghadap Raja adalah membahas status Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka tidak menyangka acara tersebut telah diplintir di tengah jalan menjadi sebuah ajang politik pencalonan Sultan Jawa menjadi presiden.

Namun anehnya, media massa nasional yang mayoritas pekerjanya berasal dari suku Jawa hanya menyebut ke-45 raja tersebut tidak jadi datang tanpa alasan. Padahal, secara jurnalistik, penipuan politik terkait pencalonan presiden sangat seksi untuk dijadikan berita tersendiri. Sulit untuk memungkiri bahwa ternyata ada watak primordialisme dari media yang mengklaim diri berskala nasional, dan modern.

Pemimpin Bangsa Harus Jawa?
Dalam tulisan Ikrar, kita dapat menemukan betapa menggebu dan girangnya profesor ini dalam mendukung Sultan Jawa menjadi presiden. Sedemikian girangnya, sampai-sampai ia mengalami loncatan kesimpulan.

Lihatlah kalimat ini: Sejak deklarasi itu, bagai bola salju, cepat atau lambat akan menimbulkan The Sultan Mania, kesengsem kepada Sultan. Mengapa begitu? Karena Sultan adalah salah seorang tokoh pencetus Deklarasi Cigancur yang mendukung reformasi politik pada tahun 1998, selain Megawati, Soekarnoputri, Amien Rais, Gus Dur, Akbar Tanjung, dan tokoh politik lainnya.

Dalam logika Ikrar, Deklarasi Cigancur yang diikuti Hamengkubuwono X beserta tokoh lain adalah sebab, dan sikap kesengsem kepada Sultan Jawa adalah akibat. Terus terang, saya sulit mengikuti alur kausalitas dari profesor riset ini. Selain logika, jika kita bertumpu pada kenyataan historis dari para Deklarator Cigancur ini, toh hanya Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Akbar Tanjunglah yang mengemuka.

Yang cukup mengejutkan adalah Ikrar masih menjunjung diskriminasi rasial dengan tetap menganjurkan pemimpin bangsa berasal dari Jawa dan wakilnya dari bukan jawa. Jika memang adagium ini masih dipegang, apa guna keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat? Apa guna sistem politik modern diajarkan di sekolah-sekolah?

Saya adalah generasi yang lahir di jaman modern. Dan karenanya, saya merasa pernyataan tersebut jelas-jelas mengingkari prinsip kesamaan derajat manusia. Saya tidak memahami mengapa pemahaman pemimpin harus dari suku A dan wakilnya Non-A dapat muncul. Jika kaum tua tetap melestarikan pemahaman rasial semacam itu, yang terjadi adalah penciptaan lingkaran setan. Saya dan generasi baru dipancing untuk teringat pada asal usul sejatinya yang bukan Indonesia.

Dalam konstelasi pencalonan presiden saat ini, perubahan itu sebenarnya sudah terjadi. Lihatlah, seluruh calon presiden tua, seperti Megawati Sukarnoputri, Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo, atau Sutiyoso berasal dari Jawa. Sedangkan calon presiden muda, yang kini memperjuangkan jalur independen, seluruhnya bukan orang Jawa.

Sebut saja Fadjroel Rachman yang berasal dari Banjarmasin, Yuddy Chrisnandi dari Bandung, dan Rizal Malarangeng dari Makassar.

Dari keadaan ini, semestinya seorang peneliti peka bahwa generasi baru sudah muncul dengan pemahaman-pemahamannya yang juga baru. Bagi generasi muda, sakralisasi pemimpin bangsa harus dari Jawa sudah lenyap.

Sejarah Anti Feodalisme
Meski memiliki pemahaman berbeda dengan generasi tua, pada dasarnya pemahaman generasi muda memiliki akar sejarah.

Pada tahun 1946, gerakan anti feodalisme sukses menghajar berbagai kesultanan di Indonesia. Dalam hitungan hari, 13 kesultanan di Sumatera Timur, misalnya, lenyap (yang sayangnya) dengan meninggalkan jejak darah yang sangat mengerikan. Pemuda-pemuda rakyat tidak saja mengobrak-abrik Istana Melayu dan menangkap serta membunuhi para bangsawan, tetapi juga memelintir kepala bayi para bangsawan.

Revolusi serupa juga muncul di tanah Karo yang mengakibatkan tumbangnya Kerajaan Urung sebagai pimpinan pemerintahan berdasarkan warisan. Sementara di Aceh, perlawanan terhadap bangsawan muncul dari gerakan ulama.

Menularnya revolusi sosial dari Sumatera Timur – yang terkait dengan Persatuan Perjuangan Tan Malaka – inilah yang memaksa Wakil Presiden Muhammad Hatta buru-buru pulang ke Sumatera Barat untuk mencegah pembantaian terjadi di tanah kelahirannya.

Namun demikian, gerakan anti feodalisme serupa dan di tahun yang sama tak terbendung untuk memasuki tanah Jawa, tepatnya di Surakarta. Revolusi sosial – yang juga diwarnai dengan pembunuhan bangsawan – berhasil melucuti kekuasaan hasil warisan para bangsawan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara (yang ketika itu sudah berbentuk Daerah Istimewa Surakarta) dan menggantinya dengan Karesidenan Surakarta dan Pemerintahan Daerah Kotamadya Surakarta.

Jikapun Kesultanan Yogyakarta tidak turut tumbang dalam revolusi sosial 1946 – yang mungkin dikarenakan tidak adanya kesadaran persamaan derajat dari rakyatnya – bukan berarti hal tersebut menjadi sesuatu yang istimewa.

Membiarkan kekuasaan yang didasarkan pada garis keturunan sama halnya dengan pro pada anti persamaan derajat.

Apalagi jika mengawetkan kebiasaan pemimpin bangsa berasal dari suku tertentu, hal itu sama saja dengan penjajahan.

Berdasarkan sejarah ini, dan dikarenakan Indonesia menganut paham demokrasi, sikap diam dari suku-bangsa lain melihat Sultan Jawa hendak maju sebagai pemimpin bangsa pun sudah merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Namun, jika pencalonan bangsawan itu didukung dengan cara-cara licik dari kaumnya, hal itu tentu saja akan menimbulkan perlawanan serius.

Tidak ada orang yang bisa menentukan lahir dimana dan sebagai apa. Ini prinsip demokrasi, prinsip kesetaraan derajat sebagai manusia. Oleh sebab itu, jika hendak maju sebagai presiden republik, sangat patut jika Sultan Hamengkubuwono X, dan pendukungnya, termasuk media-media massa, menggunakan nama aslinya: Bandoro Raden Mas Herdjuno Darpito. []

* Wartawan, penulis buku, esais




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: