Surakarta diganti Solo

”Kuncinya pada Walikota”
Edisi : Sabtu, 20 Februari 2010 , Hal.1

http://edisicetak.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h01&id=56869

Serengan (Espos) Pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Aidul Fitriciada Azhari, menjelaskan, wacana penggantian nama Kota Surakarta menjadi “Solo” atau “Sala” sangat masuk akal atau realistis.

Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) menjadi sosok kunci dari proses tersebut. Penjelasan tersebut disampaikan Aidul saat dihubungi Espos Jumat (19/2).

“U

ntuk prosesnya, asal ada usulan dari masyarakat, dukungan terhadap usulan pergantian nama, melalui diskusi-diskusi publik oleh Pemerintah Kota yang didorong oleh Walikota, serta mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” ujarnya. Menurut dia, keputusan penggantian nama kota dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau produk hukum lain.

Setelah lahir payung hukum, Aidul menjelaskan, selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut untuk menyesuaikan penyebutan kota dalam nomenklatur perundangan. Dia mencontohkan, nomenklatur Kota Solo di Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Saat ditanya lamanya proses pergantian nama kota, menurut dia tergantung besar teka masyarakat dan keseriusan Pemkot serta DPRD dalam merealisasikannya.

Aidul sendiri secara pribadi mengaku lebih sreg dengan nama “Solo” ketimbang Surakarta. Alasannya menyangkut branding kota yang telanjur kondang dengan nama “Solo”, baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Nama “Solo”, menurut dia, sudah dikenal khalayak luas dan melekat di hati masyarakat. “Bila dukungan masyarakat besar, proses pergantian nama bisa cepat. Tapi sebaliknya, juga bisa lama bila dukungan kecil. Kalau saya pribadi lebih senang Solo ketimbang Surakarta,” aku dia.

Panjang dan berliku

Sementara itu Asisten Pemerintahan Kota Solo, Ponco Wibowo , secara terpisah mengatakan proses panjang dan berliku harus ditempuh bila ingin merealisasikan pergantian nama Surakarta. Bagian paling sulit, di antaranya, mendapatkan persetujuan kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR.

Ponco mengatakan, kendatipun penjaringan tanggapan masyarakat telah menuai kata sepakat mengganti Surakarta menjadi Solo atau Sala, hal itu harus pula mendapat dukungan DPD dan DPR. Pasalnya, peraturan perundangan awal yang secara resmi menetapkan penggunaan nama Surakarta berupa undang-undang (UU). Sehingga untuk merevisinya, juga diperlu diwujudkan dalam bentuk UU.

“Kalau sudah sepakat, Pemkot dan DPRD Solo bersinergi mengajukan usulan ke DPD atau DPR. Karena apa, nama Surakarta ditetapkan dengan UU, kalau diganti ya harus dengan UU,” jelas Ponco, saat ditemui, di sela-sela mider praja, di Kelurahan Danukusuman, Serengan, Jumat (19/2).

Ponco menyebutkan, walaupun sudah bergaung di tengah masyarakat, pihaknya belum secara resmi mendapat perintah Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), untuk menindaklanjuti wacana penggantian nama kota tersebut. Namun, di luar itu, dari sisi pemerintahan, usulan masyarakat tersebut bisa diakomodasi.

Langkah pertama, terangnya, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengawali dengan menjaring aspirasi stakeholder SKPD bersangkutan. Seperti, Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) dengan seniman dan budayawan, dan sebagainya.

Hasil penjaringan tersebut akan menjadi dasar bagi Pemkot untuk membahas lebih jauh usulan tersebut bersama kalangan DPRD. Berikutnya, setelah mencapai kata sepakat mengganti nama menjadi Solo atau Sala, baru usulan diajukan ke DPD atau DPR. Pembahasan di tingkat wakil rakyat tertinggi itu lah, tandas Ponco, yang akan menjadi dasar terkuat penggantian nama Surakarta menjadi Solo.

“Tapi, sekali lagi, sampai saat ini kami belum mendapat instruksi dari Pak Wali,” imbuhnya.

Hal senada pernah disampaikan pakar sosiologi hukum dari Univeritas Sebelas Maret (UNS) Solo, Muh Jamin, Selasa (16/2). Dia memandang, untuk mendapat legalisasi secara hukum, penggantian nama harus dipertegas dengan peraturan perundangan serupa yang sebelumnya menetapkan penggunaan nama tersebut. penggunaan nama Kota Surakarta secara resmi dinyatakan dalam Undang-Undang (UU) No 16/1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari Semarang dilaporkan, pakar hukum tata negara Universitas Diponegoro, Arif Hidayat, menyatakan, untuk mengganti nama kota atau provinsi harus dilakukan amandemen UU Pembentukan Daerah bersangkutan.

“UU hanya bisa diganti dengan UU yang baru, tak bisa dengan Perda atau perundangan lainnya,” tandasnya.

Namun kalau hanya sekedar untuk popularitas mengganti sebutan nama Surakarta menjadi Solo atau Sala bisa saja tanpa amandemen UU. “Tapi kalau begitu, secara administrasi pemerintahan masih tetap Kota Surakarta,” imbuhnya.

Langkah yang harus ditempuh untuk mengganti nama kota:
1. Penjaringan tanggapan masyarakat dan stakeholder Pemkot dan DPRD
2. Pembahasan di tingkat Pemkot-DPRD
3. Pengajuan usulan ke DPD atau DPR
4. Amandemen Undang-Undang di tingkat DPR – Oleh : kur/tsa/oto




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: