Nama Solo, Kirab, dan Pilkada

Selasa, 23/02/2010 09:00 WIB –
Teguh Budiharso

http://harianjoglosemar.com/berita/nama-solo-kirab-dan-pilkada-10123.html

Pada beberapa pekan terakhir ini, perdebatan perubahan nama Surakarta menjadi Solo atau Sala mengemuka semakin tajam. Ada dua kontroversi yang mencuat dalam polemik tersebut. Pertama, Surakarta diubah menjadi Solo atau Sala karena banding nama Solo dinilai lebih kuat dibanding Surakarta. Statement pertama ini dimotori oleh tokoh yang mengklaim memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat umum.

Kedua, perubahan nama Surakarta menjadi Solo dianggap sebagai kurang gawean atau kurang kerjaan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Selain itu, secara tegas Keraton Surakarta Hadiningrat atau pihak Kasunanan tidak menyetujui usulan perubahan nama tersebut.

Harian Joglosemar edisi 19-20 Februari 2010, berturut-turut memuat dua pendapat yang berbeda dari berbagai sumber.

Mengutip ahli sejarah dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Tundjung W Sutirto, perubahan nama Surakarta menjadi Solo sangat memungkinkan. Walaupun tidak secara eksplisit setuju atau tidak setuju, ada tiga penanda yang bisa dijadikan penegasan bahwa kata Solo dianggap lebih baik.

Pertama, kata Sala lebih dulu muncul karena terkait dengan nama Ki Gede Sala pemilik wilayah di Sala. Dalam perkembangannya, kata Sala berubah menjadi Solo karena pengaruh pengucapan oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan. Pendiri Keraton Surakarta Hadiningrat, Paku Buwono II sebelum mendirikan keraton di wilayah Sala, memberi ganti rugi 1.000 ringgit. Dengan alasan ini, kata Sala memiliki nilai historis lebih dulu dibanding Surakarta. Kasunanan Surakarta Hadiningrat berdiri pada 1745 sebagai kelanjutan Kasunanan Kartasura. Kasunanan Kartasura ialah kelanjutan Kesultanan Mataram yang runtuh akibat pemberontakan Trunajaya pada 1677.

Kasunanan Kartasura yang diperintah Paku Buwono II mengalami pemberontakan dari orang-orang China yang bergabung dengan orang-orang Jawa anti-VOC, dan Kartasura runtuh pada 1742. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, Paku Buwono II mendirikan kembali keraton di wilayah Sala dan nama keraton diubah menjadi Kasunanan Surakarta.
Kedua, Tundjung menyarankan agar masyarakat tidak terkungkung dalam sikap antikuarianisme, sikap untuk melestarikan masa lampau untuk kepentingan masa lampau. Sikap yang seharusnya dimiliki ialah berpikir ke depan karena kehidupan terus berjalan menuju masa depan.

Ketiga, bersamaan dengan munculnya usul perubahan nama, digelar acar Kirab Boyong Kedhaton yang dilaksanakan oleh Walikota Solo dan jajarannya. Penyelenggaraan acara ini menimbulkan polemik karena keraton tidak dilibatkan, bahkan tidak dikulonuwuni. Walikota sendiri meskipun tidak mengatakan memilih nama Solo, secara implisit mengatakan nama Solo lebih terkenal. Wacana inilah yang sebenarnya lebih menonjol untuk dikemukakan karena memiliki nuansa politis yang kuat apalagi disampaikan pada saat menjelang pemilihan calon walikota baru.

Aspek Politis
Dalam ranah publik, perubahan nama Surakarta menjadi Solo, lebih kuat memiliki nuansa politis dibanding penelusuran dan pelurusan sejarah. Pertama, perubahan nama menjadi Solo tidak mendesak dikaji, karena tidak ada aspek genting sebagaimana waktu nama Ujung Pandang diubah menjadi Makassar atau Irian Jaya menjadi Papua.
Perubahan dua nama provinsi tersebut memiliki sejarah primordial yang menyentuh harga diri etnik tertentu.
Perubahan Surakarta menjadi Solo memiliki riwayat masing-masing yang secara sejarah didukung fakta yang mapan.
Banyak bukti sejarah mencatat bahwa nama asal kurang dikenal setelah nama baru muncul, seperti Prambanan, Borobudur, atau Candi Boko.

Kedua, saat ini adalah waktu menjelang pemilihan calon walikota Surakarta dan setiap calon memerlukan ikon untuk mencari pendukung. Calon walikota incumbent tentu lebih memiliki peluang dan kemasan bahan berjuang yang lebih banyak dibanding calon lain. Dan tentunya, jualan nama Solo merupakan salah satu branding yang kuat. Upaya jualan nama Solo ini masih bisa dianalisis lebih lanjut jika dikaitkan dengan adanya raja di dalam keraton dan raja di luar keraton, yang semua masyarakat sudah paham.

Dengan demikian, jualan nama Solo lebih menonjol aspek politisnya, dibanding upaya menyejahterakan masyarakat Solo, karena memiliki nilai jual yang tinggi untuk menarik perhatian. Tujuan menyejahterakan masyarakat atau memberi akses ke masyarakat kecil menjadi lebih luas, sama sekali tidak tercakup di dalamnya.

Melihat ke belakang bagaimana Malaysia mengklaim budaya Indonesia, secara tidak langsung ada nilai yang akan terlupakan kelak. Setelah Indonesia merdeka pemeliharaan budaya asli memang sangat kurang. Memang kita harus mengutamakan orientasi masa depan tetapi tidak boleh mengubur masa lalu. Indonesia memiliki pengalaman pahit karena banyak sekali warisan budaya terlupakan dan terbuang.

Terlepas dari kondisi keraton dengan kekurangan dan kelebihannya, pemerintah seharusnya menempatkan keraton sebagai warisan budaya bangsa. Diperlukan komunikasi dan hubungan yang harmonis antara pemerintah Kota Surakarta dan pihak pengageng keraton. Dalam ranah budaya, pewaris asli upacara Boyongan Kedaton memang mestinya lebih pas jika melibatkan keraton.

Jadi, antara perubahan nama Solo, upacara Kirab Boyong Kedaton, dan pencitraan dalam persiapan Pilkada memang berkaitan erat. Wajar jika aspek politis lebih menonjol dalam polemik ini. Adanya “keraton dalam” dan “keraton luar” di Kasunanan menjadi lebih kuat daya tekannya untuk ditonjolkan dalam konteks ini. Karena itu, perubahan nama Surakarta menjadi Solo, bukan tujuan yang signifikan dalam konteks ini.

Pengamat masalah-masalah kemasyarakatan, warga Solo yang tinggal di Samarinda


  1. ady

    maju terus indonesia

  2. ady

    pokoknya maju soloku hidup indonesia ku

  3. sikapsamin

    Salam…JAS MERAH

    Dari rekam-kesejarahan, setelah ‘geger-pecinan’ tahun-1742…Kartasura hancur, PB-II menyingkir ke P(r)onorogo.
    Tahun-1745 mendirikan Kraton baru di’desa’ SÅLÅ…dan berkembang sampai sekarang.
    ‘desa’ SÅLÅ menjadi kota/besar/ramai… berarti KARTÅ…

    Jadi perubahan nama yang (menurut saya) masih dalam jalur kesejarahan, semestinya SÅLÅ(KARTÅ)…

    Mengenai pengembalian status keistimewaan, saya mengusulkan seyogyanya meninjau kesejarahan PAJANG/PENGGING dan KARTÅSURÅ…

    Sumånggå kita renungi bersama

    Salam…JAS MERAH




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: