Usulan Pemekaran Makin Marak

Perketat Syarat Daerah Otonom
Kamis, 22 April 2010 | 04:03 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/22/04030299/usulan.pemekaran.makin.marak

Jakarta, Kompas – Seruan moratorium pemekaran daerah yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seakan tak bergaung. Buktinya, usulan pemekaran daerah baru justru semakin banyak. Saat ini DPR sudah menerima usulan pembentukan 60 daerah otonom baru.

Bahkan, sebanyak 20 usulan yang sudah diproses Komisi II DPR periode 2004-2009 sudah diajukan kepada Presiden. Penetapan 20 daerah otonom baru itu tinggal menunggu amanat presiden. Daerah otonom baru itu terdiri dari delapan provinsi dan 12 kabupaten. Sebanyak 13 usulan lainnya juga sudah diusulkan anggota DPR periode 2004-2009. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan DPR dan sudah diharmonisasi Badan Legislasi DPR.

Sedangkan 27 usulan daerah sisanya sudah diterima, tetapi belum diusulkan melalui hak inisiatif oleh Komisi II DPR periode sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah usulan pembentukan 11 kabupaten di Provinsi Papua, tiga kabupaten di Jawa Barat, dan dua kabupaten di Sumatera Utara. Ada pula usulan pembentukan Sumatera Tenggara yang dimekarkan dari Sumatera Utara.

Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, usulan pemekaran itu lebih banyak lagi. Seusai rapat Tim Kerja Otonomi Daerah, Rabu (21/4), Ganjar mengatakan, ada lebih dari 100 usulan pembentukan daerah diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Namun, Komisi II baru akan membahas 33 usulan baru. ”Akan kami bahas mulai besok (Kamis). Sedangkan 33 usulan yang sudah dibahas DPR periode lalu akan dibuka lagi untuk dibuat draf RUU (rancangan undang-undang)-nya karena harus dimulai dari awal lagi,” katanya.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo, menambahkan, maraknya usulan daerah baru itu terjadi karena undang-undang membuka ruang kepada semua daerah untuk mengajukan pemekaran.

Tunggu evaluasi

Untuk membendung keinginan pemekaran daerah, DPR berencana untuk memperketat persyaratan pembentukan daerah otonom baru. Menurut Arif, seharusnya pemekaran dilakukan setelah hasil evaluasi daerah pemekaran baru serta pembuatan rencana induk (grand design) otonomi daerah selesai dilakukan. ”Sampai sekarang, hasil evaluasi serta grand design otonomi daerah itu belum kami terima,” katanya.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, menjelaskan, saat ini Kemdagri sedang melakukan evaluasi daerah-daerah pemekaran baru. Evaluasi itu dilakukan mengingat 80 persen daerah pemekaran baru dinilai gagal. Hasil evaluasi itu rencananya akan dilaporkan pada April atau Mei nanti. ”Presiden menyatakan moratorium dan diterjemahkan Kemdagri dengan melakukan evaluasi,” ungkapnya.

Akhir Januari lalu, Presiden menyatakan agar komponen bangsa tak membiarkan lagi terjadinya pemekaran daerah tanpa konsep yang jelas. Pemekaran justru membebani anggaran negara (Kompas, 22/1).

Namun, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarif Hidayat, menyayangkan pernyataan Presiden tersebut yang hanya bersifat politis tanpa adanya perintah atau penjelasan yang lebih komprehensif tentang kebijakan untuk menghentikan sementara pemekaran daerah.

Kelemahan pemerintah itulah yang dijadikan celah bagi DPR untuk terus mengajukan pemekaran daerah. ”Pemerintah dan DPR perlu menyatukan visi terkait pemekaran daerah demi kepentingan bangsa jangka panjang, bukan kepentingan politik sesaat mereka,” ujarnya.(MZW/NTA)




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: