Pernyataan Posisi
MENGEMBALIKAN STATUS
DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA

Berdasar Pasal 18 UUD 1945 yang disusun oleh BPUPK (1) dan disahkan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 dinyatakan “Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa.”

Bahwa berdasar rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, wilayah Republik Indonesia dibagi atas delapan propinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera, serta dua Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945, Soesoehoenan Pakoeboewono XII dan KGPAA Mangkunagoro VIII menyampaikan kawat dan ucapan selamat atas Kemerdekaan Indonesia, yang diikuti maklumat dukungan berdiri di belakang Republik Indonesia pada tanggal 1 September 1945, yang intinya berisi:

  1. Negeri Surakarta yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.
  2. Hubungan Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung.

Atas dasar maklumat itu, Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945 memberikan Piagam Kedudukan kepada Soesoehoenan Pakoeboewono XII dan KGPAA Mangkunagoro VIII pada kedudukan sebagai kepala Daerah Istimewa.

REPOEBLIK INDONESIA
Kami, PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA, menetapkan:
Ingkang Sinohoen Kanjeng Soesoehoenan Pakoeboewono Senopati Ing Ngalogo Abdoerrahman Sayidin Panotogomo Ingkang Kaping XII, ing Soerakarta-Hadiningrat
pada kedoedoekannya
dengan kepertjayaan bahwa Seri Padoeka Kanjeng Soesoehoenan akan mentjoerahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia
Djakarta 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia
Ttd.
Ir. SOEKARNO

REPOEBLIK INDONESIA
Kami, PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA, menetapkan:
Kandjeng Goesti Pangeran Adipati Arjo Mangkoenagoro, Ingkang Kaping VIII
Pada kedodoekannja
dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng Goesti akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia.
Djakarta, 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia
Ttd
Ir. SOEKARNO

Bahwa karena Surakarta pada 1946 terjadi kerusuhan sosial akibat gerakan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang berujung pada pemberontakan PKI Madiun 1948, pemerintah menyatakan Daerah Istimewa Surakarta dalam keadaan darurat.

Untuk mengatasi ketegangan itu, karena Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta tidak memiliki polisi dan tentara, jalannya pemerintahan untuk sementara diambilalih oleh Pusat dan dikeluarkan PP (Penetapan Pemerintahan) No 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta.

Bahwa berdasar dictum kedua PP itu dinyatakan: Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-Undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan dan dikepalai seorang Residen.

Bahwa, sampai sekarang janji pemerintah untuk mengembalikan status Daerah Istimewa Surakarta belum dilakukan dan janji membentuk undang-undang bagi Daerah Istimewa Surakarta belum diwujudkan.

Bahwa mengingat masalah Daerah Istimewa masih diakui dalam Pasal 18 huruf B UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

I. LANDASAN YURIDIS

  1. Pasal 18 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 18 huruf B hasil amandemen UUD 1945;
  2. Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia kepada Sri Soesoehoenan Pakoeboewono XII tertanggal 19 Agustus 1945;
  3. Maklumat Soesoehoenan Pakoeboewono XII 1 September 1945 tentang pernyataan berdiri di belakang Republik Indonesia dan Surakarta sebagai Daerah Istimewa;
  4. UU No 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah yang mengecualikan pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah di Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kedudukan peran dan kontribusi Keraton Surakarta Hadiningrat dalam mendukung dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu diketahui sebelum kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda, Daerah Surakarta berstatus Zelfbesturande Landschappen.
Dengan status tersebut, Daerah Surakarta tidak pernah benar-benar dijajah oleh Belanda. Hal itu dapat dibuktikan dengan kenyataan:

  1. Seluruh Daerah Surakarta masih berhak memakai bendera Merah Putih dan lambang Padi Kapas yang pada waktu itu merupakan bendera dan lambang Kerajaan Surakarta Hadiningrat. Dengan demikian, sebelum Republik Indonesia lahir, Kerajaan Surakarta Hadiningrat sudah mempunyai bendera berwarna Merah Putih.
  2. Beberapa Pasal dalam Politik Kontrak menyebut Sri Soesoehoenan Pakoeboewono sebagai De Soesoehoenan atau De Vorst yang berarti Raja.
  3. Sri Soesoehoenan Pakoeboewono berhak menerima dan memberi bintang jasa kepada tamu luar negeri serta berhak mengadakan perjanjian persahabatan dengan negara luar.

Saat Jepang menjajah Indonesia, Surakarta dan Jogjakarta mendapatkan sebutan baru yakni daerah Kooti alias Daerah Istimewa.

Oleh karena itu, Pakoeboewono mendapatkan sebutan Koo Surakarta, Hamengku Buwono Koo Jogjakarta, Mangkunegoro Koo Mangkunegoro dan Paku Alam Koo Paku Alam.

Memasuki Proklamasi Kemerdekaan RI, Keraton Surakarta segera menyatakan Daerah Surakarta merupakan Daerah Istimewa dari Republik Indonesia. Hal Ini tertuang dalam Maklumat Soesoehoenan Pakoeboewono XII yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 1945 yang berisi:

MAKLOEMAT SRI PADOEKA INGKANG SINOHOEN KANDJENG SOESOEHOENAN
Kepada
SELOEROEH PENDOEDOEK NEGERI SURAKARTA HADININGRAT

  1. Kami Pakoeboewono XII, Soesoehoenan Negeri Surakarta-Hadiningrat menjatakan Negeri Surakarta Hadiningrat, yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Repoeblik Indonesia, dan berdiri dibelakang Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia.
  2. Kami menjatakan bahwa pada dasarnja segala kekoeasaan dalam daerah Negeri Surakarta-Hadiningrat terletak ditangan Soesoehoenan Surakarta-Hadiningrat, dan oleh karena itoe, berhoeboeng dengan keadaan pada dewasa ini, maka kekoeasaan -kekoeasaan yang sampai kini tidak ditangan kami dengan sendirinja kembali ketangan kami.
  3. Kami menjatakan bahwa perhoeboengan antara Negeri Surakarta-Hadiningrat dengan Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia bersifat langsoeng.
  4. Kami memerintahkan dan percaya kepada seloeroeh pendoedoek Negeri Surakarta-Hadiningrat, mereka akan bersikap sesoeai dengan sabda kami terseboet diatas.

Surakarta-Hadiningrat
1 September 1945
Ttd.
PAKOEBOEWONO XII

Terhadap dukungan Keraton Surakarta itu, Presiden RI Soekarno pada 19 Agustus 1945 mengeluarkan Piagam Kedudukan yang selengkapnya berbunyi:

REPOEBLIK INDONESIA
Kami, PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA, menetapkan:
Ingkang Sinohoen Kanjeng Soesoehoenan Pakoeboewono Senopati Ing Ngalogo Abdoerrahman Sayidin Panotogomo Ingkang Kaping XII, ing Soerakarta-Hadiningrat
pada kedoedoekannya
dengan kepertjayaan bahwa Seri Padoeka Kanjeng Soesoehoenan akan mentjoerahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia

Djakarta 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia
Ttd.
Ir. SOEKARNO

Piagam tersebut merupakan pengakuan dan penetapan resmi Pemerintah Republik Indonesia atas Negeri Surakarta Hadiningrat sebagai daerah pemerintahan asli dan karenanya bersifat istimewa beserta kedudukan Seri Paduka Soesoehonan sebagai kepala Daerah Istimewa.

Menilik tanggal dikeluarkannya maklumat, maka dapat dikatakan Maklumat PB XII itu dikeluarkan lebih awal dari maklumat sejenis yang dikeluarkan Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII di Yogyakarta pada 5 September 1945.
Selain piagam kedudukan, pada November 1945, Presiden RI juga menganugerahkan pangkat Letnan Jenderal Tituler kepada Pakoeboewono XII.

Di awal kemerdekaan Pemerintah RI juga mengeluarkan UU No 1 Tahun 1945 tentang tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Daerah dikecualikan di dua daerah, yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta.

Memasuki 1946, di daerah Surakarta terjadi pergolakan yang dimotori oleh kelompok oposisi pemerintah yang didukung kelompok Kiri. Sejumlah pejabat Daerah Istimewa Surakarta diculik. Akibat situasi itu, karena pemerintah Daerah Istimewa Surakarta tidak memiliki pasukan tentara dan polisi untuk mengatasi keadaan, pemerintah Daerah Istimewa Surakarta menyerahkan untuk sementara kekuasaan pada Pemerintah Pusat. Pergolakan di Surakarta kala itu hanya dipakai sebagai batu loncatan guna menjatuhkan Pemerintah Republik Indonesia. Itu antara lain terbukti dengan penculikan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir, kudeta Mayjen Sudarsono 3 Juli 1946 di Jogjakarta yang akan menculik Presiden dan Wakil Presiden yang gerakannya berasal dari Solo, dan pemberontakan PKI Muso 1948 yang gerakannya dimulai dari Srambatan Solo.

Menghadapi pergolakan di Surakarta itu, Pemerintah kemudian mengeluarkan Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 tertanggal 15 Juli 1946 tentang Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

Dalam Penetapan Pemerintah itu, Daerah Surakarta yang bersifat istimewa untuk sementara dipandang sebagai Karesidenan.

Dalam angka kedua Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 itu juga berisi janji pemerintah terhadap rencana membuat undang-undang untuk Daerah Istemewa Surakarta.
Selengkapnya bunyinya adalah sebagai berikut:

Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-Undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan dikepalai oleh seorang Residen yang memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura dan luar daerah Surakarta dan Jogjakarta

Sedangkan angka kelima mengamanatkan Pemerintah di daerah-daerah Surakarta dan Jogjakarta berada langsung di bawah pimpinan Pemerintah Pusat.

Berdasar keterangan tersebut, kedudukan Daerah Istimewa Surakarta secara de facto masih terus diakui. Namun demikian dalam perkembangannya hingga saat ini janji pemerintah untuk menerbitkan undang-undang bagi Daerah Istimewa Surakarta belum dipenuhi. Wilayah Daerah Istimewa Surakarta justru dimasukan ke dalam Propinsi Jawa Tengah, dengan diterbitkannya UU No. 10, No. 13 dan No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, dan Kota Besar Surakarta.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA

Baik Pasal 18 UUD 1945 maupun amandemen Pasal 18 huruf B UUD 1945 masih mengakui keberadaan Daerah Istimewa ditandai dengan adanya kata-kata “satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.”
Daerah-daerah yang dimaksudkan Pasal 18 meliputi landschappen dan adatgemenschappen. Dalam penjelasan Pasal 18 disebutkan dalam teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemenschappen.

Daerah-daerah yang memiliki susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu mengingat hak asal-usul daerah tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya UUD 1945 menjamin kedudukan Daerah Istimewa.

Namun demikian, sejak UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah –kemudian UU No. 18 Tahun 1965, diganti UU No. 5 Tahun 1974, diperbarui UU No. 22 Tahun1999, dan sampai saat ini UU No. 32 Tahun 2004– janji pemerintah untuk menerbitkan UU bagi Daerah Istimewa Surakarta belum dipenuhi.

Sesuai UU, selain pembentukan daerah otonom baru, dimungkinkan pula adanya penggabungan, pemekaran, dan penghapusan. Untuk Daerah Surakarta, kalau memang memenuhi persyaratan yang diperlukan, dimungkinkan pembentukan daerah otonom baru yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi rakyat. Tetapi, mengingat adat-istiadat berikut aspek sosial budaya Daerah Surakarta yang khas, maka tidak mustahil pembekuan Daerah Istimewa Surakarta dapat dicairkan kembali oleh pemerintah dengan menjadikan sebagai daerah otonom yang punya ciri khas yang tidak dipunyai daerah otonom lainnya.

Selanjutnya, bila kita cermati esensi dan makna Pasal 18 sebelum Amandemen maupun Pasal 18 huruf B UUD 1945 beserta Penjelasannya, maka dapat dinyatakan bahwa Daerah Surakarta yang bersifat istimewa secara konstitusional tidak dapat dihapus dan sebaliknya dapat menjadi Daerah Istimewa, baik daerah istimewa setingkat dengan daerah besar (propinsi) atau daerah kecil (kabupaten dan kota), asal ada UU yang mengatur susunan pemerintahannya sebagaimana telah dijanjikan dalam Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946.

III. PERAN PAKOEBOEWONO XII DALAM MENDUKUNG DAN MEMPERTAHANKAN NKRI

Dengan mengeluarkan Maklumat 1 September 1945 dan mendapatkan Piagam Kedudukan Presiden RI tertanggal 19 Agustus 1945, Pakoeboewono XII aktif berjuang dalam revolusi fisik. Pakoeboewono XII bersama kerabat Keraton Surakarta terlibat aktif dalam pelucutan bala tentara Jepang di Mangkubumen Surakarta dan sering mendampingi Presiden Soekarno di medan laga saat awal revolusi fisik.

Oleh pemerintahkan Pakoeboewono XII mendapatkan penghargaan sebagai berikut:

  1. Pangkat Letnan Jenderal Tituler pada 1 November 1945.
  2. Satyalancana Perang Kemerdekaan I tanggal 17 Agustus 1958.
  3. Satyalancana Perang Kemerdekaan II tanggal 17 Agustus 1958.
  4. Penghargaan atas Dharma Bhakti dalam Pembinaan Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1958 yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia.
  5. Tanda Jasa Pahlawan dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan yang dikeluarkan tanggal 10 November 1958 oleh Presiden Republik Indonesia.
  6. Kartu Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1968.
  7. Surat Keputusan No 70/SKEP/IX/1995 tentang Pemberian Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan 45 tanggal 26 September 1995.

Dalam upayanya menanyakan terhadap janji pemerintah membuatkan UU untuk Daerah Istimewa Surakarta, selama kurun waktu 1948 hingga 1951, Pakoeboewono XII beberapa kali melayangkan surat kepada Pemerintah RI melalui Departemen Dalam Negeri.

Kedudukan dan status Daerah Istimewa bagi Surakarta itu mendapatkan dukungan surat Wakil Presiden Muhammad Hatta melalui surat tertanggal 12 September 1949 kepada Menteri Pertahanan.

Dalam surat tersebut dinyatakan oleh Wakil Presiden, kedudukan Zelfbesturende Landschappen Surakarta dan Mangkunegaran mempunyai kedudukan daerah istimewa menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

PENETAPAN PEMERINTAH No 16/SD Tahoen 1946
TENTANG
PEMERINTAH DI DAERAH ISTIMEWA SOERAKARTA DAN JOGJAKARTA
PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

Menimbang:
Perloe oentoek sementara waktoe mengadakan peroebahan dalam bentoek dan soesoenan pemerintahan di daerah-daerah Soerakarta dan Jogjakarta.

Mengingat:
Makloemat Presiden No 1 tahoen 1946

Memoetoeskan:
Menetapkan jang berikoet:
PERTAMA: (1) Djabatan Komisaris Tinggi oentoek Daerah Istimewa Soerakarta dan Jogjakarta serta djabatan Wakil Pemerintah Poesat di daerah-daerah istimewa Soerakarta dihapoeskan terhitoeng moelai penetapan ini dioemoemkan. (2) Segenap pegawai, semoea bangoenan dan peralatan, jang termasoek kekoeasaan djabatan-djabatan terseboet pada ajat (1) jang berada di daerah istimewa Soerakarta diserahkan kepada pemegang djabatan termaksoed pada KEDOEA, sedang jang berad di daerah istimewa Jogjakarta diserahkan kepada kantor Poesat Pemberesan Keoeangan di Jogjakarta.
KEDOEA: Sebeloem bentoek soesoenan pemerintahan daerah Kasoenanan dan Mangkoenegaran ditetapkan dengan OEndang-OEndang, maka daerah terseboet oentoek sementara waktoe dipandang meroepakan Karesidenan, dikepalai oleh seorang Residen jang memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekoeasaan sebagai seorang Residen di Djawa dan Madoera loear daerah Soerakarta dan Jogjakarta.
KETIGA: Di dalam Karesidenan Soerakarta terseboet pada KEDOEA, dibentoek soeatoe daerah baroe dengan nama Kota Soerakarta jang melipoeti daerah seperti ditetapkan dalam Bijblad 13318 tentang batas-batas Kota Soerakarta dan dikepalai oleh seorang Wali Kota.
KEEMPAT: (1) S.P. Soeltan Jogjakarta ditoendjoek sebagai Pembantoe Bendahara Negara oentoek seloeroeh daerah istimewa Kasoeltanan dan Pakoealaman di Jogjakata. (2) Residen Soerakarta ditoendjoek sebagai Pembantoe Bendahara Negara oentoek seloeroeh daerah Karesidenan Soerakarta termaksoed pada KEDOEA di Soerakarta
KELIMA: Pemerintahan di daerah-daerah Soerakarta dan Jogjakarta berada langsoeng di bawah pimpinan Pemerintah Poesat.
KEENAM: Penetapan ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 15 Djoeli 1946

Presiden Repoeblik Indonesia
Ttd.
SOEKARNO

Lahirnya PP No 16/SD Tahun 1946 itu tak bisa dilepaskan situasi sosial politik dan keamanan Surakarta pada 1946. Menghadapi pergolakan itu, Menteri Dalam Negeri Soedarsono bertemu dengan Soesoehoenan Pakoeboewono XII di Keraton Surakarta, yang disusul pertemuan di Gedung Javasche Bank Surakarta (sekarang gedung Bank Indonesia) pada tanggal 22 dan 23 Mei 1946.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Dalam Negeri Soedarsono, Menteri Penerangan Amir Sjarifoeddin, Pakoeboewono XII, Wakil Pepatih Dalem KRMTH Woerjaningrat, Mangkoenegoro VIII, dan Pepatih Dalem Mangkunegaran KRMT Partono Handojonoto.

Dalam rapat itu, Woerjaningrat –yang merupakan Pahlawan Perintis Kemerdekaan dan anggota BPUPKI– mengusulkan langkah untuk mengatasi kekacauan di daerah Surakarta dengan menyerahkan untuk sementara Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta kepada Pemerintah Pusat. Bila situasi sudah normal maka akan dikembalikan. Dengan demikian penyerahan itu bersifat sementara.

Menteri Dalam Negeri Soesanto Tirtoprojo yang menggantikan Soedarsono mempertegas pengertian sementara itu saat bertemu dengan pembesar sipil, militer, kepala jawatan, partai-partai, dan organisasi massa di gedung CHTH. Susanto menyatakan Karesidenan Surakarta adalah bersifat sementara atau Voorlopig dan bersifat istimewa juga.
Jadi sangat jelas PP No 16/SD Tahun 1946 hanya untuk sementara waktu memandang daerah Surakarta yang bersifat istimewa sebagai Karesidenan sebelum bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam hal ini tak ada maksud dan tujuan dari Pemerintah Pusat untuk menghapuskan daerah Surakarta yang bersifat istimewa. Di samping itu, Daerah Surakarta dipandang sebagai Karesidenan dan masih mempunyai sifat istimewa yang tercermin dalam kalimat, bahwa Pemerintah di daerah-daerah Surakarta dan Jogjakarta berada langsung di bawah pimpinan Pemerintah Pusat. Secara de jure, sifat istimewa tersebut masih diakui.

Sebagai pihak yang mengusulkan penyerahan sementara kepada pemerintah pusat, Woerjaningrat menegaskan keyakinannya sifat istimewa dari Surakarta tak mungkin dapat dihapuskan karena ketentuan itu termuat dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) dan (2) (sebelum diamandemen) tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (1) Oleh karena negara Indonesia “eenheidstaat,” maka Indonesia tak mempunyai dalam lingkungannya jang bersifat “staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat autonoom (streek dan locale rechtgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah jang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena itu di daerah pun, pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.

Ayat (2) Dalam teritoir negara Indonesia terdapat + 250 zelfsbesturende-landschappen dan Volksgemeenchappen seperti desa di Jawa dan Bali, nagari Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Sebagai pahlawan perintis kemerdekaan dan tokoh BPUPKI, Woerjaningrat juga sadar gagasan menyerahkan untuk sementara jalannnya pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta kepada pemerintah pusat karena didorong kesadaran terhadap persatuan dan kesatuan NKRI yang harus tetap ditegakkan.

Keyakinan lain bahwa Daerah Istimewa Surakarta tidak mungkin dihapuskan karena adanya Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada Soesoehoenan Pakoeboewono XII.
Woerjaningrat juga pernah menulis surat kepada Jang Moelia Para Menteri Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1951 yang isinya sebagai berikut:

Adanya saya mengusulkan supaya Pemerintahan Daerah Istimewa dipegang dahulu oleh Pemerintah Pusat dan setelah diatur dikembalikan lagi kepada Sri Paduka Ingkang Sinuhun itu, karena pokoknya menurut dasar-dasar hukum tak dapat menghapuskan Daerah Istimewa, sebab masih tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Jadi segala tindakan memutuskan perhubungan dengan Pemerintahan Daerah Istimewa itu malahan dapat dikatakan bertentangan dengan rechtsorde negara kita sendiri, sehingga pemerintah harus tidak boleh meluluskannya.
Jika hendak menghapuskan Daerah Istimewa harus dipikirkan dengan panjang dan dalam-dalam, tidak mudah, sebab daerah istimewa lainnya banyak jumlahnya dan telah lama adanya.

Penghapusan Daerah Istimewa meskipun hanya satu saja tidak dengan alasan-alasan yang tepat, umpamanya kesalahan merusak kepentingan umum, menurut pendapat saya, bertentangan pula dengan Pancasila.

Sebelum adanya pernyataan dari Woerjaningrat, pemerintah tetap mengakui eksistensi Daerah Istimewa Surakarta lewat surat Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 12 September 1949 kepada Yang Mulia Minister Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kutipannya sebagai berikut:

Den Haag, 12 September 1949
Jang terhormat
J.M. fg. Minister Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia
Djogjakarta

Dengan hormat.
Dengan surat ini dikabarkan bahwa dalam perundingan KMB tetap diturut sikap dan pendirian bahwa semendjak penjerahan piagam pengakuan pada penghabisan tahun 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Zelfbesturende Landschappen Surakarta dan Mangkunegaran mempunyai kedudukan daerah istimewa menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Berhubung dengan ketetapan pendirian ini hendaklah ada persesuaian dengan kebidjaksanaan dalam praktik pemerintahan terhadap kedua daerah istimewa itu.
Bersangkutan dengan persesuaian pendirian ini dan melihat aliran-aliran jang ada di daerah tersebut, maka djikalau sekiranja ada berlangsung penjerahan pemerintahan oleh tentara Belanda, hendaknya penjerahan itu diterima dengan langsung oleh J.M. fg. Minister Presiden dan Menteri Pertahahan sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia.
Tentang Pengangkatan Wali-Kota baru di Surakarta hendaklah dilaksanakan setelah mendengar timbangan dan fikiran rijksbestuurders Surakarta.
Sekian pemberitahuan ini, jang harap didjadikan pedoman dalam melaksanakan kebidjaksanaan pemerintahan terhadap kedua daerah istimewa itu.

Dengan hormat
Ttd.
WAKIL PRESIDEN

Selama KMB (Konferensi Meja Bundar, Ronde Tafel Conferentie) di Belanda, Pakoeboewono XII dan Mangkunegoro VIII masuk sebagai anggota delegasi Pemerintah Republik Indonesia dengan status sebagai menteri negara.
Surat yang ditulis Wakil Presiden itu juga memperhatikan surat yang sebelumnya ditandatangani bersama antara Pakoeboewono XII dan Mangkunegoro VIII pada 26 Juli 1949.

Oleh karena itu, dengan landasan historis dan yuridis di atas, BPPS DIS berpendapat bahwa pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta merupakan konsekuensi yang logis, dengan alasan-alasan yang mencukupi.

(1) BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai atau dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso. Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (orang Jepang).

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam istilah Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai dengan anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya pencerminan perwakilan etnis yang berasal dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari maluku, 1 orang dari Tionghoa. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia.



%d blogger menyukai ini: