Posts Tagged ‘DIS’

Salinan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 63/PUU-XI/2013, Senin Pon, 3 Februari 2014. Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Sumber:
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

putusan_sidang_1664_63_PUU_2013-telahucap-27Maret2014_FINAL

Iklan

Kamis, 11 Maret 2010 , Hal.4

http://edisicetak.solopos.com/zindex_menu.asp?kodehalaman=h04&id=59095

Saat ini, wacana publik yang berkembang di Solo adalah adanya usulan agar ibukota Provinsi Jateng dipindah dari Semarang ke Kota Solo. Wacana ini mengemuka dengan alasan dalam waktu 10 sampai 20 tahun lagi Kota Semarang sulit untuk dikembangkan sebagai wilayah ibukota karena lokasi dan infrastrukturnya sulit dikembangkan.

Kota Solo dipilih karena perkembangan kota ini sangat pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kualitas infrastruktur di kota ini relatif lebih baik karena kondisi geografisnya lebih baik daripada Semarang. Isu mengenai pemindahan ibukota Jateng ini kemudian justru menggelinding menjadi wacana mengubah Surakarta menjadi sebuah provinsi terpisah dari Jateng. Alasannya, kota ini secara historis pernah diakui sebagai daerah istimewa seperti Yogyakarta yang kemudian menjadi provinsi. Usulan Surakarta menjadi provinsi akhirnya berkembang menjadi usulan Daerah Istimewa Surakarta (DIS), namun usulan ini ditanggapi sinis karena hanya akan memperkuat posisi Keraton Surakarta yang berarti berbau feodal dan bisa jadi tidak demokratis karena menutup peluang Pilkada, mengacu pada kasus DIY.

Lanjut Baca »

Senin, 08 Maret 2010 , Hal.1

http://edisicetak.solopos.com/zindex_menu.asp?kodehalaman=h01&id=58676

Solo (Espos) Bakal calon walikota sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Solo, Eddy Wirabhumi menilai wacana pemindahan ibukota Jateng ke Solo terlalu ngayawara. Namun, yang lebih memungkinkan adalah pembentukan Provinsi Surakarta.

“Dalam wacana ini ada tiga opsi berbeda yaitu pemindahan ibukota Jateng ke Solo, pembentukan Provinsi Surakarta dan pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta (DIS),” kata Eddy di Wirabhumi Center, Minggu (7/3).

Lanjut Baca »

Edisi : Selasa, 02 Februari 2010 , Hal.II

http://edisicetak.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h29&id=53583

Pasar Kliwon (Espos) Wacana pengembalian status kawasan eks Karesidenan Surakarta menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) kembali mencuat. Kali ini pengusung isu lama tersebut kelompok studi masyarakat yang menamakan diri Badan Persiapan Pengembalian Status DIS (BPPSDIS).

BPPSDIS yang terdiri unsur akademisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan bersekretariat di Jl Kakap Raya No 36 Minomartani, Sleman, DIY, tersebut, resmi dideklarasikan 15 Desember 2009. Sebagai rangkaian langkah penggalangan dukungan atau sosialisasi, BPPSDIS membuka stan dalam Maleman Sekaten 2010 di Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta.
Lanjut Baca »

By indah septiyaning on 2 Februari 2010

http://www.solopos.com/2010/solo/wacana-solo-kembali-ke-dis-mencuat-13683

Solo (Espos)–Wacana pengembalian status kawasan eks-Karesidenan Surakarta menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) kembali mencuat. Kali ini pengusung isu lama tersebut kelompok studi masyarakat yang menamakan diri Badan Persiapan Pengembalian Status DIS (BPPSDIS).

BPPSDIS yang terdiri unsur akademisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan bersekretariat di Jl Kakap Raya No 36 Minomartani, Sleman, DIY, tersebut, resmi dideklarasikan 15 Desember 2009.

Lanjut Baca »

By beritaseni on November 14th, 2008
Oleh TM. Dhani Iqbal

http://beritaseni.com/2008/11/sebut-dia-herdjuno-darpito/

Kenapa Ikrar Nusa Bhakti tidak memberikan judul lengkap pada tulisannya yang berjudul Kesengsem kepada Sultan (Kompas, 1/11)? Mengingat banyaknya sultan di negeri ini, bukankah seharusnya Ikrar memberikan judul Kesengsem kepada Sultan Jawa?

Niat mengeliminir eksistensi seluruh kesultanan di Indonesia tampak dari judul yang diberikan oleh Ikrar Nusa Bhakti ini. Dan niat itu diperbesar dengan menyatakan jumlah orang yang mengikuti proses pencalonan Sultan Jawa sebagai presiden di Yogyakarta pada 28 Oktober lalu adalah 220 ribu dengan 1000 koordinator. Namun, melihat banyaknya manusia yang hadir saat pencalonan tersebut, Ikrar menaikkan angka manusia yang hadir menjadi 350 ribu orang.
Lanjut Baca »





%d blogger menyukai ini: